API-IMA Respons Wacana Badan Khusus Ekspor Komoditas Strategis, Wanti-wanti Pemerintah soal Iklim Investasi

JawaPos.com - Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) menilai rencana pemerintah memperketat pengendalian ekspor komoditas mineral dan batu bara melalui pembentukan badan khusus ekspor komoditas strategis perlu disiapkan secara matang. Kebijakan tersebut dinilai harus mampu menyeimbangkan aspek pengawasan, penerimaan negara, dan keberlangsungan industri tambang.

API-IMA menyatakan mendukung langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sektor minerba agar pemanfaatan sumber daya alam bisa memberikan nilai tambah yang lebih optimal bagi negara. Namun, asosiasi menekankan pentingnya menjaga iklim usaha agar tetap kondusif dan menarik bagi pelaku industri.

Baca Juga:IHSG Selasa Berakhir di 6.370,68, Rumor Badan Khusus Ekspor Komoditas Strategis jadi Concern

Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association, Sari Esayanti, melalui pernyataan resminya, Rabu (20/5), mengatakan bahwa pelaku industri pada dasarnya siap mengikuti kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat pengelolaan sektor pertambangan nasional.

Meski demikian, implementasi aturan baru disebut harus memperhatikan keberadaan kontrak penjualan jangka panjang atau long-term sales agreement yang telah berjalan.

“Kami mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Namun, dalam implementasinya perlu tetap memperhatikan kepastian usaha, keberlangsungan kontrak jangka panjang, serta iklim investasi yang kompetitif agar industri pertambangan Indonesia tetap dipercaya dan mampu tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Sari Esayanti.

Baca Juga:Tanggapi Isu Pembentukan Badan Ekspor, Purbaya: Saya Enggak Tahu, Nanti Presiden yang Umumin

Menurut API-IMA, banyak perusahaan tambang telah menjalankan investasi berbasis perhitungan bisnis jangka panjang, termasuk memiliki kontrak penjualan yang sudah disepakati bertahun-tahun sebelumnya.

Alhasil, perubahan kebijakan dinilai perlu mempertimbangkan kesinambungan kontrak dan kepastian hukum bagi investor.