Pasokan Energi Nasional Bergantung Pasar Global, Minyak Impor 1 Juta Barel per Hari, LPG 75 Persen

JawaPos.com - Kebutuhan energi nasional masih bergantung dengan impor atau suplai pasar global. Baik itu untuk komoditas minyak dan liquefied petroleum gas (LPG). Meskipun begitu, Pemerintah Indonesia memastikan energi akan tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat.

“Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga soal kedaulatan dan keberlanjutan ekonomi nasional. Pemerintah akan terus memastikan energi itu tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam siniar Total Politik baru-baru ini.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, dalam upaya mendorong penguatan energi domestik pihaknya melakukan pengembangan substitusi LPG melalui hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Langkah itu diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor secara bertahap, meskipun membutuhkan waktu dan investasi besar.

Dalam kesempatan itu Bahlil juga membeberkan catatan keberhasilan pemerintah dalam pengurangan impor energi. Yaitu dengan peningkatan kapasitas kilang domestik, termasuk di Balikpapan, serta implementasi program biodiesel. Kemudian membuat Indonesia saat ini telah berhasil menghentikan impor solar. “Tantangannya masih tersisa pada komoditas bensin dan LPG yang masih bergantung pada pasar global,” ujarnya.

Baca Juga:Beredar Pendaftaran Pangkalan LPG Berbayar, Pertamina Patra Niaga: Hoaks

Untuk itu, saat ini pemerintah terus memperkuat langkah strategis untuk menjaga pasokan energi dan melindungi daya beli masyarakat. Berdasarkan data yang dimiliki Bahlil, Indonesia saat ini membutuhkan sekitar 1,6 juta barel minyak per hari. Sementara, produksi domestik baru mencapai sekitar 605 ribu barel per hari.

“Kondisi ini membuat Indonesia masih bergantung pada impor dengan hampir satu juta barel per hari didatangkan dari luar negeri. Sekitar 20–25 persen di antaranya melewati Selat Hormuz, jalur vital yang kini terdampak ketegangan geopolitik,” jelasnya.

Sementara itu, untuk ketergantungan impor, Bahlil mengakui masih terjadi pada LPG. Dari total kebutuhan sekitar 8,4 juta ton per tahun, produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 1,6 juta ton, sehingga lebih dari 75% masih harus diimpor.

“Di tengah lonjakan harga minyak dunia yang melampaui asumsi APBN sebesar USD 70 per barel, pemerintah memilih untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak. Kebijakan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat,” kata politisi Golkar ini.

Baca Juga:Akui Sempat Krisis Gas LPG Akibat Perang Iran, Bahlil Sebut Kini Sudah Terlewati

Mantan Ketua BPP Hipmi itu mengatakan, pemerintah sudah memperkirakan tambahan kebutuhan subsidi energi dapat mencapai Rp 150–200 triliun, jikaharga minyak rata-rata berada di kisaran USD 90–100 per barel.

Pendanaan subsidi tersebut diupayakan melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor migas serta optimalisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara. "Tapi pemerintah punya batas toleransi fiskal, terutama jika harga minyak melampaui USD 120 per barel,” ujarnya.