JawaPos.com - Memanasnya situasi di Timur Tengah terutama di Iran membuat desas-desus kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia mulai ramai. Namun, kenaikan harga BBM dinilai wajar terjadi di tengah perang yang terjadi hingga membuat pasokan minyak terhambat.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira mengatakan, wajar bila pemerintah menaikan harga BBM non subsidi di tengah situasi seperti sekarang. Meningkatnya harga minyak dunia pasti akan berdampak kepada harga jual BBM.

“Kenaikan harga BBM non subsidi dalam situasi geopolitik seperti sekarang memang wajar dan sulit dihindari. Harga BBM non subsidi pada dasarnya mengikuti harga minyak mentah dunia, kurs rupiah, biaya pengapalan, dan premi risiko akibat konflik,” kata Anggawira saat dihubungi, Selasa (31/3). 

Ia menjelaskan, harga minyak jenis Brent yang telah bergerak di kisaran USD 100 hingga 115 per barel. Nilai tersebut bahkan sempat mengalami kenaikan akibat situasi di Selat Hormuz yang semakin memanas. 

Baca Juga:Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi dan Non Subisidi Pertamina Tidak Naik pada 1 April 2026

Saat ini, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax berada di kisaran Rp 12.300 per liter, Dexlite Rp 14.200 per liter, dan Pertamina Dex Rp 14.500 per liter. Apabila harga minyak dunia tidak kunjung mengalami penurunan, maka kenaikan harga BBM wajar dilakukan.

Adapun kenaikan harga BBM yang wajar berada di kisaran 5-10 persen. Pemerintah dinilai perlu melakukan penyesuaian secara bertahap agar tidak berdampak negatif terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

“Secara realistis, kenaikan yang masih dianggap wajar untuk BBM non-subsidi berada di kisaran 5–10%. Artinya, Pertamax yang saat ini sekitar Rp 12.300 per liter bisa naik ke kisaran Rp 12.900–13.500 per liter,” imbuhnya.

Anggawira mengatakan, kenaikan harga BBM juga akan berdampak pada aspek operasional usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi salah satu yang akan mengalami dampak nyata.

“Untuk sektor trucking, logistik, pelayaran, bus, travel, hingga distribusi barang, komponen BBM bisa mencapai 30–40 persen dari total biaya operasional,” jelasnya.

Sementara itu, pakar kebijakan publik sekaligus dosen Fisip Universitas Parahiyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono mengatakan, kenaikan harga BBM merupakan konsekuensi logis dari sistem energi global yang terintegrasi. Menurut dia, fenomena ini mencerminkan adanya transmisi harga dari pasar internasional ke domestik.

“Kenaikan harga BBM non-subsidi di tengah memanasnya geopolitik Timur Tengah merupakan konsekuensi yang sulit dihindari dalam sistem energi global yang saling terhubung,” ujar Kristian.

Ia menjelaskan, dalam perspektif kebijakan publik, kenaikan harga tersebut bukan semata-mata keputusan internal pemerintah, melainkan respons terhadap meningkatnya risiko pasokan dan ketidakpastian global. Karena itu, kebijakan penyesuaian harga perlu dilihat secara lebih luas dalam konteks stabilitas energi nasional.

Kristian menambahkan, batas kenaikan harga yang masih dapat ditoleransi perlu mempertimbangkan daya serap ekonomi masyarakat serta potensi dampaknya terhadap inflasi. Secara empiris, kenaikan dalam kisaran tertentu masih dapat dikelola tanpa menimbulkan gejolak besar.