Biaya Operasional Lebih Murah, Percepatan Transisi Kendaraan Listrik Didesak di Tengah Kenaikan BBM 

JawaPos.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) baru-baru ini dinilai menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat transisi menuju kendaraan listrik. Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) menilai langkah tersebut dapat membantu masyarakat menekan biaya transportasi sekaligus mengurangi beban subsidi energi dalam jangka panjang.

Data Institute for Transportation and Development Polic (ITDP) yang dipaparkan pada AISMOLI Annual Meeting 2026 menunjukkan biaya operasional motor listrik 74–83 persen lebih murah dibanding motor bukan listrik. 

Meski demikian, persepsi masyarakat terhadap penghematan ini belum sepenuhnya terbentuk karena minimnya pengalaman langsung, menjadikan perluasan akses dan edukasi sebagai agenda yang sama pentingnya dengan keterjangkauan harga.

Temuan tersebut juga mengungkapkan bahwa masyarakat tidak sekadar mendukung secara pasif. Sebanyak 89,2 persen berharap Pemerintah mewajibkan harga kendaraan listrik rendah emisi menjadi lebih terjangkau, dan 95,8 persen mendukung Pemerintah mendorong produksi kendaraan rendah emisi yang lebih masif. Lebih dari tiga perempat responden, sekitar 73,5 persen, percaya bahwa aspirasi masyarakat dapat mendorong Pemerintah bergerak lebih cepat dalam menerbitkan regulasi.

Baca Juga:GoTo Kantongi Restu Buyback Saham Rp 3,5 Triliun, Pemegang Saham Pertahankan Susunan Komisaris dan Direksi

"Hasil survei ini menunjukkan bahwa Masyarakat Indonesia sudah siap, memahami manfaatnya, dan menantikan percepatan transisi energi di bidang transportasi. Bagi Pemerintah, ini jangan diposisikan sebagai beban, melainkan peluang untuk memimpin perubahan yang didukung dan diharapkan oleh mayoritas masyarakat. Efek jangka panjangnya kita akan mengurangi subsidi BBM yang tinggi," kata Ketua Umum AISMOLI, Budi Setiyadi di Jakarta, dikutip Kamis (18/6).

Menurut Budi, sejumlah pasar menunggu sinyal bahwa berbagai program dan instrumen kebijakan pemerintah yang pro adopsi kendaraan listrik di Indonesia akan hadir secara nyata dan berkelanjutan.

Namun lebih dari sekadar insentif jangka pendek, yang dibutuhkan industri kendaraan listrik adalah ekosistem kebijakan yang stabil dan dapat diprediksi. 

"Kepastian arah kebijakan fiskal dan regulasi dalam jangka menengah dan panjang, mulai dari skema dukungan pembelian, kebijakan perpajakan kendaraan, hingga standar produksi, akan menentukan sejauh mana investasi industri dapat tumbuh secara berkelanjutan," ungkap Budi.

Karena itu, lanjut dia, tanpa konsistensi kebijakan, setiap gelombang adopsi yang terbentuk berisiko terhenti ketika program berakhir atau berganti. Sebagaimana pengalaman negara-negara yang berhasil mempercepat adopsi kendaraan listrik.