Pemerintah Tanggapi Kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Minta Pertamina Perbaiki Kualitas Layanan

JawaPos.com - Sejumlah penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi atau swasta seperti Shell Indonesia, BP, hingga Vivo mengalami masalah kelangkaan BBM. Hal ini dikarenakan stok yang ada tak bisa memenuhi permintaan yang tinggi.

Jika ditarik ke belakang, membludaknya permintaan pada penyedia BBM swasta juga disebabkan oleh sejumlah masalah yang menerpa Pertamina seperti pengoplosan Pertamax. Masalah ini berakibat dengan munculnya ketidakpercayaan oleh masyarakat.

Menanggapi hal ini, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengakui bahwa Pertamina memang harus memperbaiki pelayanannya untuk mengembalikan kepercayaan publik.

"Saya harus mengakui bahwa Pertamina juga harus kita upgrade cara pelayanannya. Pelayanannya yang baik. Pertamina ini adalah BUMN. Dia adalah perpanjangan negara. Sebagai warga negara, ini juga menjadi perlindungan dan kesungguhan kita untuk cinta Merah Putih," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9).

Sebagai tindak lanjut, Bahlil juga telah menyampaikan hal ini kepada Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Simon Aloysius Mantiri. Sosok yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Partai Golkar ini meminta langsung Simon untuk memperbaiki kualitas pelayanan Pertamina.

"Memperbaiki kualitas pelayanannya dan meningkatkan mutu pelayanannya. Dan betul Pertamina juga bisa kompetitif dengan swasta yang lain," jelasnya.

Sebagai informasi, demi menyikapi kelangkaan ini, Kementerian ESDM, Pertamina, dan badan usaha penyedia BBM non-subsidi atau swasta seperti Shell, BP, hingga Vivo menyetujui untuk membeli BBM dari Pertamina. 

Keputusan ini disepakati setelah Kementerian ESDM mengadakan rapat bersama dengan Pertamina, Shell hingga Vivo di Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (19/9). Kesepakatan lainnya yakni menyangkut kualitas, semua pihak menyepakati dilakukannya joint surveyor.

Jadi, akan ada pemeriksaan yang dilakukan sebelum BBM diberangkatkan. Selanjutnya, yang ketiga kesepakatan menyangkut soal harga, pemerintah dan pihak swasta sama-sama menyepakati adanya keterbukaan.