RUU EBT Mulai Disusun, Ada Klausul Pendirian PLTN

JawaPos.com - Peluang Indonesia memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) kian terbuka lebar. Ada dukungan dari parlemen dalam mendorong pemanfaatan nuklir melalui Rancangan Undang-undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (ETB).

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mengatakan, mereka sedang membahas RUU tentang EBT. "Di mana di dalamnya (tentang) pendirian nuklir masuk (dibahas)," katanya usai mengikuti bedah buku di kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Selasa (25/9).

Lebih lanjut Kurtubi menjelaskan RUU tentang EBT merupakan usulan parlemen. Prosesnya masih digodok oleh tenaga ahli di DPR RI.

Dia pun berharap RUU tentang EBT, yang di dalamnya juga mengatur soal nuklir untuk pembangkit listrik itu, bisa disahkan tahun depan. Politikus Partai Nasdem itu menjelaskan ada urgensi tersendiri memasukkan urusan nuklir di dalam pembahasan RUU tentang EBT tersebut.

Salah satunya, kesadaran bahwa energi listrik berbasis nuklir memiliki beberapa keunggulan, di antaranya sumber energi yang andal, bersih, aman, dan stabil. "Sangat cocok dengan kebutuhan industri, yang pabriknya beroprasi 24 jam," jelasnya.

Kendati mendorong pemanfaatan nuklir, dia mengatakan sumber energi alternatif seperti angin, sinar matahari, panas bumi, tetap tidak ditinggalkan. Sebab sumber energi tersebut merupakan sumber energi bersih.

Kepala BPPT Unggul Priyanto juga memberikan dukungannya terhadap pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkit listrik. Dia menuturkan saat ini 70 persen lebih pembangkit listrik bersumber dari batu bara. Padahal, ketersediaan energi fosil itu makin menipis.

Di sisi lain, pembangunan PLTN memakan waktu lama. Bisa jadi ketika PLTN mulai dibangun tahun ini, pengoperasiannya baru berjalan 30 tahun mendatang.