PLN Klaim Siap jadi Garda Terdepan Transisi Energi di Indonesia

JawaPos.com - PT PLN (Persero) telah menyiapkan peta jalan transisi energi guna mencapai target nol emisi atau Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Bahkan, peta jalan itu diakui telah dibuat sejak tahun 2021 dan telah disampaikan pada KTT COP26 di Glasgow.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam konferensi pers State Owned Enterprise (SOE) International Conference 2022 di Nusa Dua Bali, Senin (17/10). Darmawan juga mengatakan, pihaknya siap menjadi garda terdepan untuk mendukung upaya pemerintah mencapai target nol emisi.

Itu artinya, lanjut Darmawan, PLN sudah siap memimpin transisi energi di Indonesia. Meski begitu, pihaknya tak bisa berjalan sendiri. Darmawan menyebut butuh kolaborasi dan kerja sama berbagai pihak untuk menyukseskan target besar pada 2060 mendatang.

"Kami menjadi garda depan dalam mendukung upaya pemerintah mengurangi emisi karbon dan transisi energi. Kami percaya upaya ini butuh kolaborasi dan kerja sama semua pihak. Kami, PLN membuka peluang kerja sama untuk bisa menyukseskan agenda ini," kata Darmawan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan untuk mendukung rencana tersebut, PLN sudah menyiapkan peta jalan early retirement atau pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk mencapai NZE pada tahun 2060. Retirement PLTU batu bara itu akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2056 dan diganti dengan EBT.

Pada peta jalan PLN, percepatan pensiun dini PLTU sebesar 3,5 GW dapat dilakukan sebelum 2040, terutama untuk PLTU dengan teknologi subcritical. Pensiun dini PLTU dapat dilakukan ketika kapasitas EBT pengganti sudah operasional.

Selain itu juga tidak menyebabkan peningkatan beban keuangan yang memberatkan pemerintah dan adanya bantuan pendanaan dari komunitas internasional.

Selain early retirement, PLN akan mencapai NZE 2060 dengan mengoperasikan PLTU dengan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) sebesar 19 GW. Inisiatif lainnya seperti biomass cofiring di beberapa PLTU juga akan dilakukan untuk mencegah emisi pada masa mendatang.

"Tak hanya memensiunkan PLTU eksisting, PLN juga tidak akan melakukan pembangunan PLTU, kecuali penyelesaian pembangunan yang saat ini sudah dalam tahap konstruksi," papar Darmawan.

Ia juga menjelaskan, untuk bisa memensiunkan PLTU, PLN tentu butuh dana yang tidak sedikit. Pemerintah telah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) sebagai salah satu strategi pembiayaan untuk memensiunkan PLTU ini.

Menurut Darmawan, meski memensiunkan PLTU dilakukan secara bertahap, namun PLN tidak tinggal diam dalam upaya mengurangi emisi di PLTU yang telah beroperasi. PLN berinovasi dengan melaksanakan program co-firing biomassa untuk PLTU.

Pelaksanaan program co-firing di PLTU milik PLN yang dimulai dari tahun 2020 telah berhasil dilakukan pada 32 lokasi PLTU. Melalui substitusi sebagian batu bara dengan biomassa sehingga berdampak terhadap peningkatan bauran EBT dan penurunan emisi karbon.

"Ini adalah ekosistem energi berbasis kerakyatan karena pasokan biomassa akan dipenuhi dari kolaborasi seluruh elemen masyarakat," ujarnya.

Tak hanya menekan emisi lewat pengurangan batu bara di pembangkit, PLN juga melakukan program dedieselisasi 5.200 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) eksisting di seluruh Indonesia. PLN menggantinya dengan pembangkit EBT yang berbasis pada potensi alam setempat.

"Ini adalah perubahan besar karena mengubah energi berbasis impor menjadi energi berbasis domestik yang lebih murah," katanya.