Jokowi Seakan Sindir SBY Soal Subsidi BBM

JawaPos.com - Dalam sambutannya di Munaslub Partai Hanura, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapan keberhasilannya dalam menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) di luar jawa hingga sama seperti di Pulau Jawa. Menurut Jokowi, selama ini Indonesia telah salah melakukan kebijakan melakukan subsidi BBM, sehingga menghabiskan anggaran Rp 300 triliun setiap tahunnya.

Kalimat Jokowi ini seakan menyindir pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Bensin di Papua dan Jawa sekarang harganya sama," ujar Jokowi di Munaslub Partai Hanura, Jalan Mabes Hankam, Cilangkap, Jakarta, Rabu (21/12).

Menurut Jokowi, harga BBM di Papua harus sama dengan Pulau Jawa. Karenanya dia tidak ingin harga BBM di Papua terus-terusan mencapai Rp 60 ribu sampai Rp 100 ribu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini melanjutkan, untuk mengpuskan subsidi BBM itu harus ada gebrakan baru dengan membeli sejumlah pesawat angkut BBM yang menghabiskan dana sekitar Rp 800 miliar.

"Harus ada Rp 800 miliar yang dikeluarkan Pertamina," katanya.

Namun ungkap dia, usulan itu sebelumnya mendapatkan pertentangan karena uang Rp 800 miliar itu bukanlah sedikit. Lantas Jokowi membandingkan uang yang dikeluarkan negara jauh lebih besar setiap tahunnya Rp 300 triliun hanya untuk melakukan subsidi.

"Dulu subsidi BBM Rp 300 triliun aja diam semuanya. Ini Rp 800 miliar aja kok ramai," tegas Jokowi.

Jokowi juga meramalkan, Pertamina tidak akan mengalami kerugian hanya dengan mengeluarkan uang Rp 800 miliar untuk membeli pesawat angkut BBM itu. Karena hal tersebut menjadi jawaban atas masalah yang selama ini uang negara harus dibuang Rp 300 triliun hanya untuk subsidi BBM.

"Pertamina tidak merugi dan petamina untungnya saya perkiraan akan berlipat Rp 40 trilun," pungkasnya.

Sebelumnya, di awal pemerintahannya, Jokowi memutuskan mencabut subsidi BBM. Subsidi itu akan dialihkan untuk hal yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur.

Imbuh Jokowi, setiap tahun subsidi BBM sebesar Rp 300 triliun hanya dinikmati oleh yang memiliki mobil. Mestinya, subsidi ini diberikan kepada mereka yang tidak mampu atau dialihkan ke pembangunan infrastruktur. (cr2/JPG)