Waduh, Kapal Bantuan dari Bu Susi Mangkrak!

JawaPos.com - Lama tak terdengar kabar, kapal bantuan Kementerian Kalautan dan Perikanan (KKP) RI yang diperuntukkan bagi nelayan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), ternyata hingga kini kondisinya masih mangkrak. Mangkraknya kapal bantuan KKP yang dikirim pada rentang 2014-2015 lalu ini dikarenakan tidak ada peminatnya lagi yang bersedia mengoperasikan kapal jenis Inka Mina dan Mina Maritim tersebut.

Padahal, kondisi fisiknya terbilang masih cukup laik digunakan. Kapal bantuan sebanyak 10 unit tersebut tersebar di kelompok nelayan yang ada di Tarakan, Sebatik, Nunukan, Tana Tidung, Mangkupadi dan Tanjung Selor.

Kepala DKP Kaltara, Amir Bakrie sendiri saat dikonfirmasi Radar Kaltara (Jawa Pos Group) pun tak menampiknya. Bahkan, ia justru membenarkan bahwa kapal dengan bobot di atas 30 GT itu kondisinya masih mangkrak.

"Ya, masih sama seperti dahulu (mangkrak, Red). Kapal-kapal bantuan KKP itu belum ada peminatnya satu pun," ungkapnya dikutip dari Radar Tarakan (Jawa Pos Group), Minggu (30/6).

Disinggung apakah kondisi itu berpengaruh pada jalannya roda pemerintahan di DKP, Amir kembali membenarkan dan tak menampiknya. Pasalnya, dengan mangkraknya 10 kapal bantuan KKP itu. Maka, itu akan menjadi catatan tersendiri oleh KKP.

"Mengapa demikian? Karena DKP Kaltara ini sebagai leading sector di Provinsi Kaltara. Dan Provinsi Kaltara merupakan perwakilan dari pusat (KKP, Red). Artinya, jika terjadi suatu masalah, pusat pun akan menanyakan ke Provinsi Kaltara," ujar pria yang akrab disapa Amir ini.

Akan tetapi, lanjutnya, mengenai sikap tegasnya ke depan guna mencari solusi tentang permasalahan kapal bantuan yang mangkrak itu. Pihaknya dalam hal ini akan menyurati kabupaten/kota penerima bantuan. Tujuannya, agar dapat dengan segera mencari pengganti status kepemilikan kapal bantuan ke kelompok nelayan lainnya.

"Kami (DKP Kaltara, Red) akan menyurati kabupaten/kota agar dapat mengalihkan kapal bantuan KKP RI yang mangkrak itu," tuturnya.

Meski, lebih jauh dikatakannya, dalam mencari siapa pengganti dari kelompok nelayan. Pihaknya mengakui bahwa itu tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Mengingat, kelompok nelayan yang nantinya mengoperasikan kapal itu setidaknya harus mampu setiap berlayar mengeluarkan operasional hingga Rp 10 juta.

"Yang jadi masalah sejauh ini sebenarnya masalah tingginya operasional bagi para nelayan. Jika operasional terbilang rendah dan terjangkau, maka kemungkinan untuk kapal bantuan KKP RI mangkrak itu cukup kecil," katanya.

Hanya, ditambahkannya, untuk saran ke depannya bagi kabupaten/kota. Amir meminta bahwa setidaknya dapat mengarah pada kelompok nelayan yang benar-benar mampu.

Atau paling tidak kelompok nelayan itu sudah ada kerja sama dengan para pengusaha perikanan. Sehingga alur perjalanan dari kelompok nelayan itu sendiri dapat berjalan dengan baik.

"Tidak ada lagi masalah yang muncul soal operasional yang mencapai Rp 10 juta sekali berlayar. Karena memang pendapatan dari nelayan itu setidaknya mampu dalam menutupi segala kebutuhan operasional dan lain sebagainya," tuturnya.

Di sisi lain, DKP Kaltara sendiri tidak tinggal diam pasca melihat kondisi riil di lapangan seperti itu. Di mana DKP Kaltara akan lebih intens lagi memantau perkembangan tentang persoalan mangkraknya kapal bantuan KKP RI itu.

"Koordinasi antar kabupaten/kota akan kami upayakan terus terjalin. Sehingga segala perkembangan dari kapal itu dapat terpantau dengan baik," tutupnya.

Untuk diketahui, sebelumnya DKP Kaltara pernah melontarkan suatu pernyataan bahwa mengenai mangkraknya kapal bantauan KKP RI. Maka, pihak DKP akan mengambil sikap tegas tentang tidak adanya lagi bantuan yang sifatnta langsung ke kabupaten/kota. Melainkan melalui provinsi dahulu.

Untuk selanjutnya, provinsi akan memberikan saran dan masukan ke kabupaten/kota tentang siapa yang kelompok nelayannya laik untuk mendapatkan bantuan.