Atur PSO, Kemenhub Kaji Bedakan Tarif KRL Orang Kaya dan Rakyat Jelata

JawaPos.com - Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati memastikan tarif commuter line atau KRL Jabodetabek tidak akan naik pada 2023 mendatang. Namun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka opsi untuk perubahan skema subsidi Public Service Obligation (PSO) agar lebih tepat sasaran.

Untuk diketahui, tarif KRL asli tanpa subsidi PSO mencapai Rp 10.000 - Rp 15.000. Karena adanya subsidi, tarif KRL dasar menjadi Rp 3.500.

Agar subsidi lebih tepat sasaran, Kemenhub berencana menghapuskan subsidi bagi orang mampu. Meski demikian, Adita menyebut perubahan skema tarif KRL dengan menghapus PSO tersebut masih dalam kajian Direktortat Jenderal Perkeretaapian.

"Karena itu, untuk memastikan subsidi diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan kajian mengenai skema subsidi PSO yang lebih tepat sasaran," kata Adita dalam keterangannya, dikutip Kamis (29/12).

Adita menjelaskan penyesuaian besaran subsidi PSO masih tetap diperlukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan tarif KRL tetap terjangkau oleh masyarakat meskipun saat ini tarif masih disubsidi dengan biaya yang tidak sedikit.

"Dengan adanya kenaikan biaya operasional dan belum ada rencana kenaikan tarif, maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan," jelasnya.

Terkait informasi penghapusan subsidi ini, pihaknya mengimbau masyarakat untuk bersabar dengan memantau informasi resmi yang dirilis pemerintah. "Kami menghimbau masyarakat untuk menunggu informasi lebih lanjut sampai kajian selesai dilakukan. Masukan dan saran dari masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan terkait penyesuaian tarif KRL ini," tandasnya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan subsidi PSO tarif KRL akan diutamakn bagi masyarakat miskin. Menurutnya, orang yang sudah berdasi dan kemampuan finansialnya tinggi harus bayar lebih tinggi.

"Kalau tarif KRL tidak naik. Insyaallah sampai 2023 tidak naik, tetapi nanti [pembayaran] pakai kartu. Saya yakin punya kartu semua, jadi nanti yang sudah berdasi, kemampuan finansialnya tinggi, harus bayar [lebih tinggi]. Kalau yang average, sampai 2023 kita rencanakan tidak naik," kata Menhub saat Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 secara hybrid, Selasa (27/12).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal membeberkan alokasi subsidi PSO KRL akan didasarkan pada data yang sudah ada, misalnya dari data Kementerian Dalam Negeri. Hal tersebut, lanjut Risal, guna memastikan subsidi yang diberikan pemerintah tepat sasaran.

"Artinya, (tarif KRL) ini tidak naik, tetapi nantinya kita pakai data yang ada di Kemendagri. (Bagi) yang kaya bayar sesuai aslinya, yang nanti, mohon maaf, miskin dan kurang mampu nanti dapat subsidi," jelasnya.

Meski begitu, Risal belum menyebut secara spesifik kapan penyesuaian skema PSO KRL tersebut akan diberlakukan. Dia menargetkan pemberlakuan skema subsidi tersebut bisa dilakukan pada kuartal II/2023.

"Kuartal kedua [2023] kali ya, kami upayakan paling lambat di pertengahan semester kayaknya. Sekitar itu, setelah kegiatan peresmian-peresmian. Kalau bisa kami percepat, ya kami percepat," ujarnya.