397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan, Terbanyak Berasal dari Kementerian

JawaPos.com - Ombudsman RI mengungkapkan, berdasarkan data 2019 ditemukan indikasi sebanyak 397 komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merangkap jabatan. Paling banyak komisaris rangkap jabatan tersebut berasal dari kementerian.

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih membeberkan, mayoritas atau sebanyak 254 orang (64 persen) berasal dari kementerian. Berturut-turut kemudian dari lembaga nonkementerian (112 orang atau 28 persen), dan akademisi (31 orang atau 8 persen).

Alamsyah menyebut komisaris BUMN yang rangkap jabatan paling banyak berasal dari Kementerian BUMN (55 orang), Kementerian Keuangan (42 orang), Kementerian PUPR (17 orang), Kementerian Perhubungan (17 orang).

"Ada 5 Kementerian yang mendominasi dari komisaris yang terindikasi rangkap jabatan pada 2019. Tampak yang baling banyak dari Kementerian BUMN dan Kemenkeu. Saya enggak ngerti kenapa kemenkeu, apakah uang itu selaras dengan pelayanan publik yang dilakukan BUMN saya tidak paham," ujarnya salam konferensi pers virtual, Minggu (28/6).

Menurutnya, Kemenkeu merupakan kementerian yang memiliki remunerasi tertinggi di Indonesia, namun Ia mengaku heran banyak juga pejabat rangkap jabatan dan rangkap penghasilan.

"Kami jadi meragukan remunerasi tinggi ini penting tidak bagi ASN, kalau gini caranya. tidak ada keinginan pilih salah satu pemasukan tapi rangkap penghasilan," tuturnya.

Pejabat rangkap jabatan dari nonkementerian terbanyak adalah dari TNI (27 orang), Polri (13 orang), Kejaksaan (12 oranng), pemerintah daerah (11 orang), sert BPK (4 orang).

"Apakah kita masih berargumen bahwa kita adalah negara mampu menjaga etika di sini? Mungkin Bapak dan Ibu bisa berpikir ulang apakah betul sampai lembaga pengawas penegak hukum menjadi komisaris," tegas Alamsyah.