Jakarta dan Jabar jadi Provinsi Pertama yang Dapat Pinjaman PEN Daerah

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemda Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan PT SMI (dok humas kemenkeu)

JawaPos.com - Pemulihan ekonomi nasional tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, melainkan daerah. Guna mendukung upaya daerah menggerakkan kembali perekonomian, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan Pijaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Povinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat (Jabar) merupakan Pemerintah Daerah (Pemda) pertama yang memperoleh Pinjaman PEN Daerah ini. Pemprov DKI Jakarta sendiri telah mengajukan usulan pinjaman sebesar Rp 4,5 triliun (2020) dan Rp 8 triliun (2021).

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang terkendala dana. Utamanya yakni sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, dan olah raga.

Sementara itu, Pemprov Jabar mengajukan pinjaman sebesar Rp 1,904 triliun (tahun 2020) dan Rp 2,098 triliun (tahun 2021). Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur sosial; meliputi rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lain.

Kemudian infrastruktur logistik; meliputi jalan dan jembatan provinsi dan kabupaten/kota. Anggaran juga digunakan untuk pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penataan kawasan khusus, serta infrastruktur lingkungan.

Selain Pinjaman PEN Daerah, pemerintah juga menempatkan dananya ke 4 BPD terpilih. Diharapkan, sumber dana murah ini bisa dinikmati oleh para kreditur pengusaha terdampak Covid-19.

"Hari ini saya juga senang, kita melihat bahwa dengan hal ini saya berharap seluruh APBN kita akan bisa bekerja penuh dan bekerja sama bersama dengan Kementerian/ Lembaga, Pemda, BPD, Bank BUMN untuk bisa mendorong dan mengembalikan confidence untuk pemulihan ekonomi kita," tutur Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Senin (27/7).

Untuk diketahui, padapelaksanaannya, Pinjaman PEN Daerah dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dilaksanakan melalui PT SMI (Persero) sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.

https://www.youtube.com/watch?v=5ytcLsGuDV4