Indef Usul Ada Porsi Minimal Pengadaan MBG dari UMKM dan Petani

JawaPos.com - Penyaluran belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu lebih banyak melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta petani lokal guna memperluas dampak ekonomi sekaligus mendorong pemerataan akses pembiayaan.

Kepala Center of Digital Economy & SMEs, INDEF, Izzudin Al Farras Adha, mengatakan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG perlu diperkuat melalui kebijakan pengadaan yang lebih terarah.

Untuk itu, ia menilai pemerintah perlu menetapkan porsi minimal pengadaan bahan pangan dari UMKM dan petani lokal.

“Belanja MBG dihubungkan langsung dengan UMKM dan petani lokal dengan porsi pengadaan minimal, stimulus fiskal lebih tepat sasaran ke sektor pertanian, wilayah yang tumbuh lambat, dan sektor padat karya, serta akses KUR yang lebih mudah dan diarahkan ke daerah yang paling membutuhkan,” ujar Izzudin dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (8/11).

Farras menilai penguatan peran UMKM dalam perekonomian masih diperlukan. Sebab, pertumbuhan kredit nasional pada Agustus mencapai 13,65 persen, tetapi kredit UMKM hanya tumbuh 2,32 persen.

Penyaluran kredit juga masih didominasi kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4 dengan porsi di atas 54 persen. Pertumbuhan kredit paling pesat terjadi pada segmen non-UMKM sehingga berisiko memperlebar ketimpangan akses pembiayaan.

Ia menyebut, kredit UMKM lebih banyak lewat skema komersial, dengan non-KUR lebih besar daripada KUR meski KUR bersubsidi bunga, sementara strukturnya nyaris tidak berubah.

“Kredit usaha mikro turun sejak awal tahun, kredit usaha kecil naik, dan kredit usaha menengah stabil. Suku bunga Indonesia yang jauh di atas banyak negara lain menambah beban pelaku usaha, terutama UMKM,” ujarnya.

Di sisi permintaan, meski rilis BPS menunjukkan konsumsi tinggi, Indeks Keyakinan Konsumen turun sekitar 10 poin dan Indeks Penjualan Riil melemah.

Selain itu, penyaluran peer-to-peer (P2P) lending ke sektor produktif juga belum mencapai target minimal 40 persen, masih terkonsentrasi di Jawa dan cenderung konsumtif, sementara pinjaman online ilegal masih marak.