
Ilustrasi: Uji coba MBG prasmanan diminati, targetkan 1.000 hingga 5.000 dapur hingga 2026. (gpt)
JawaPos.com - Klaim pemerintah atas keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diimbangi dengan pengawasan keamanan pangan dan kesiapan pasokan bahan pangan agar tidak memicu kenaikan harga.
Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan keberhasilan MBG perlu dilihat secara lebih menyeluruh.
Ia menyebut, percepatan penyaluran program harus berjalan seiring dengan pemenuhan standar keamanan pangan dan pengawasan yang memadai.
“Penutupan 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada September 2026 karena belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi menjadi salah satu catatan dalam pelaksanaan program tersebut,” ujar Yusuf ketika dihubungi JawaPos.com, Minggu (8/11).
Yusuf mengatakan, tambahan permintaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan MBG juga perlu diikuti kesiapan produksi dan distribusi. Ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan pasokan berpotensi memicu kenaikan harga pangan.
Karena itu, pengadaan bahan pangan dari petani, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal perlu diperkuat. Langkah tersebut dinilai dapat memperluas dampak ekonomi program MBG, sekaligus mendorong keterlibatan pelaku usaha di daerah.
“Pengadaan dari petani, koperasi, dan UMKM lokal dapat memperbesar dampak ekonominya, selama kualitas, kontinuitas pasokan, dan keamanan pangan tetap terjaga,” ucapnya.
Di sisi lain, MBG telah memberikan dorongan terhadap permintaan domestik. Hingga 30 September 2026, realisasi anggaran program tersebut mencapai Rp 153,2 triliun atau 66,9 persen dari pagu efektif Rp 229 triliun.
Program MBG juga telah menjangkau sekitar 57 juta penerima. Dampaknya terlihat pada sektor akomodasi dan makan minum yang tumbuh 11,22 persen.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022