Dari Kota hingga Desa: Cara Negara Menyambung Pembangunan Antardaerah

JawaPos.com – Pemerintah mengalokasikan Rp735 triliun untuk Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027 guna mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut diharapkan membantu daerah memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.

Setiap daerah memiliki kebutuhan pembangunan yang berbeda. Kondisi geografis, jumlah penduduk, potensi ekonomi, dan kemampuan keuangan daerah turut menentukan kebutuhan anggarannya. Karena itu, pembagian dana dari pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah agar pembangunan lebih merata.

Data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2025 menunjukkan kesenjangan layanan pendidikan, kesehatan, dan jalan mantap terbesar terdapat di wilayah Maluku-Papua. Sementara itu, kesenjangan akses air minum layak masih terlihat di Kalimantan, Maluku, dan Papua.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sejumlah daerah masih membutuhkan dukungan untuk meningkatkan layanan dasar. Selain melalui TKD, pemerintah juga mendukung pembangunan daerah lewat belanja kementerian dan lembaga serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga:Program Pemerintah Tetap Berlanjut, Kemenkeu Jaga APBN Tetap Sehat

Pada 2027, alokasi TKD direncanakan mencapai Rp735 triliun. Jika digabungkan dengan belanja kementerian dan lembaga di daerah, rata-rata alokasi APBN diperkirakan mencapai Rp6,5 juta per penduduk.

Alokasi per kapita tertinggi diperkirakan berada di wilayah Maluku-Papua sebesar Rp13,8 juta, disusul Kalimantan Rp7,9 juta dan Sulawesi Rp7,5 juta. Besarnya alokasi tersebut mencerminkan upaya pemerintah memberikan dukungan lebih besar kepada wilayah yang memiliki keterbatasan kemampuan keuangan dan kebutuhan pembangunan yang tinggi.

Meski demikian, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah perlu memastikan dana digunakan sesuai kebutuhan, perencanaan dilakukan dengan matang, dan program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pembangunan juga membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan jalan, misalnya, dapat didanai melalui anggaran kementerian terkait, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan APBD. Kerja sama serupa diperlukan untuk membangun fasilitas kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih baik, digitalisasi administrasi, serta penggunaan anggaran yang transparan. Daerah juga dapat menjajaki kerja sama dengan badan usaha untuk membiayai pembangunan. Pinjaman dan obligasi daerah bisa menjadi pilihan dengan tetap memperhitungkan risiko dan kemampuan membayar.

Dengan demikian, dana transfer dari pemerintah pusat perlu diikuti pengelolaan anggaran yang baik di daerah. Tujuannya bukan sekadar membiayai pembangunan, melainkan memastikan akses terhadap jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan layanan dasar lainnya semakin merata di berbagai wilayah Indonesia.