SPKS Dorong Perbaikan Akses Pasar dan Pendapatan Petani Sawit

JawaPos.com - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong perbaikan akses pasar dan peningkatan pendapatan petani sawit swadaya melalui penguatan sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan yang diterapkan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). 

Langkah tersebut dinilai penting agar sertifikasi memberikan manfaat ekonomi yang lebih nyata bagi petani.

Berdasarkan Kajian SPKS 2026, total pendapatan kelompok petani dari penjualan kredit RSPO sepanjang 2023-2024 turun 7 persen, dari USD 7 juta menjadi USD 6,5 juta. Padahal, jumlah kelompok petani yang menjual kredit meningkat 36 persen, dari 85 menjadi 116 kelompok.

Penurunan juga terlihat dari rata-rata pendapatan setiap kelompok penjual kredit yang anjlok sekitar sepertiga, dari USD 82.400 menjadi USD 56.000. Sementara itu, volume kredit yang terjual hanya meningkat 9 persen, dari 261.792 ton menjadi 284.188 ton.

Ketua Umum SPKS Sabarudin menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem pasar sertifikasi RSPO. Menurutnya, pertumbuhan jumlah petani dan luas kebun bersertifikat tidak dapat dijadikan indikator keberhasilan apabila tidak memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi petani.

"RSPO tidak bisa terus membanggakan pertumbuhan jumlah petani dan luas kebun bersertifikat jika pada saat yang sama pendapatan kelompok petani justru menurun," tegas Sabarudin melalui keterangan resminya, Senin (2/11).

"Petani sudah mengeluarkan biaya, tenaga, dan waktu untuk memenuhi standar RSPO. Namun, ketika kredit yang mereka hasilkan tidak terserap secara memadai, petani justru menanggung risiko dari sistem yang seharusnya memberikan manfaat bagi mereka," imbuhnya.

SPKS juga menyoroti terbatasnya akses petani swadaya terhadap rantai pasok fisik kelapa sawit bersertifikat. Berdasarkan data Annual Communications of Progress (ACOP) RSPO 2024, sekitar 68 persen penjualan petani swadaya atau setara 1,3 juta ton tandan buah segar (TBS) masih bergantung pada mekanisme kredit, bukan penjualan produk bersertifikat secara fisik.

Selain itu, studi yang dilakukan atas penugasan RSPO menemukan 29 dari 84 kelompok petani yang disurvei di Indonesia tidak memiliki akses ke pabrik kelapa sawit bersertifikat RSPO di sekitar wilayah mereka.