Danantara Banjir Kritik karena Dinilai Tak Transparan Kelola Dana

JawaPos.com - Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Danantara Monitor, meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk transparan dalam mengelola asset dan keuangan negara.

Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengawasi pengelolaan aset Rp 300 triliun oleh Danantara dan memastikan proyek yang didanai menguntungkan masyarakat. Selain itu, transparansi juga diperlukan untuk menghindari potensi munculnya tekanan fiskal ganda.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, mengatakan tata kelola dan transparansi Danantara belum sebaik pendahulunya, Indonesia Investment Authority (INA).

Ia menjelaskan bahwa, sampai dengan saat ini Danantara belum terdaftar dalam International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) dan belum mengadopsi Santiago Principles sebagai acuan transparansi global.

“Danantara belum melakukan transparansi keuangan, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai standar akuntabilitas yang diterapkan,” ujar Bhima, Kamis (11/6).

Bhima mengatakan, jika hal tersebut tidak segera dilakukan maka Danantara berpotensi menciptakan tekanan fiskal ganda. Dimana, mana dividen BUMN yang sebelumnya masuk ke APBN kini dikelola Danantara, namun di saat yang sama lembaga ini tetap dapat menerima dukungan pendanaan dari APBN.

“Sehingga eksposur keuangan negara terhadap kinerja Danantara semakin besar dari dua arah sekaligus,” ucapnya.

Sementara itu, Juru Kampanye Program TrendAsia, Novita Indri, berharap Danantara dapat mempertimbangkan proyek berkelanjutan di Indonesi. Pasalnya, berdasarkan fakta yang ada Sebagian besar dari proyek yang diamanatkan pemerintah Danantara masih berpihak pada bisnis yang berhubungan dengan bahan bakar fosil.