Danantara Diminta Tak Tergesa-gesa Pangkas BUMN

JawaPos.com - Upaya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai tidak boleh hanya mengejar kecepatan lantaran beresiko menghasilkan konsolidasi kosmetik. Proses restrukturisasi perlu dilakukan secara menyeluruh agar menghasilkan perubahan operasional yang nyata, bukan sekadar penyederhanaan struktur perusahaan.

Pandangan tersebut disampaikan Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, dalam Round Table Discussion (RTD) Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored (AFU) bertajuk "Ratusan BUMN Ditutup Paksa, Pertaruhan Terakhir Penyelamatan Unit Bisnis Negara".

Menurut Wijayanto, restrukturisasi yang dilakukan tanpa perencanaan matang berpotensi hanya menghasilkan konsolidasi administratif tanpa diikuti integrasi bisnis yang efektif. Karena itu, setiap tahapan transformasi perlu disusun berdasarkan data yang akurat, target yang terukur, serta strategi yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Danantara mempunyai potensi sukses lebih besar karena kepemilikannya terkonsentrasi dan karakter bisnisnya lebih jelas," kata Wijayanto di Jakarta, dikutip Kamis (23/7).

Meski demikian, Wijayanto menilai langkah pemerintah membentuk Danantara untuk menata kembali perusahaan negara merupakan keputusan yang tepat. Selama ini, menurutnya, pemerintah menghadapi kesulitan ketika harus menutup entitas yang sudah tidak lagi memiliki relevansi bisnis.

"Ketika pemerintah membentuk Danantara untuk memangkas dan menutup yang tidak relevan, ini adalah langkah yang sangat tepat," tuturnya.

Forum diskusi tersebut juga menilai agenda restrukturisasi perlu dijalankan secara bertahap dengan target yang realistis, kepastian hukum yang jelas, serta dukungan politik yang konsisten. Proses transformasi juga harus memperhitungkan tantangan integrasi bisnis, merger perusahaan, penyelesaian utang, hingga penyesuaian budaya organisasi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, mengatakan hasil diskusi akan dihimpun menjadi rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembenahan BUMN.

"Kami akan bikinkan buku dengan catatan-catatan kritis untuk kemudian kami serahkan kepada Presiden," ungkapnya.