Purbaya Laporkan Defisit APBN 2026 Membaik, Turun jadi Rp 164,4 Triliun per 30 April

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami penurunan menjadi sebesar 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp 164,4 triliun pada 30 April 2026. Sebagai perbandingan, defisit APBN per 31 Maret mencapai 0,93 persen PDB atau Rp 240,1 triliun.

"Defisitnya tinggal Rp 164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB. Kemarin waktu keluar di bulan Maret 0,93 persen. Jadi, keadaan membaik," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5).

Pendapatan negara tercatat tumbuh sebesar 13,3 persen dengan realisasi senilai Rp 918,4 triliun, atau setara 29,1 persen dari target APBN Rp 3.153,6 triliun. Penerimaan perpajakan tumbuh 13,7 persen atau sebesar Rp746,9 persen. Rinciannya, penerimaan pajak tumbuh 16,1 persen dengan nilai Rp 646,3 triliun serta kepabeanan dan cukai tumbuh 0,6 persen atau Rp 100,6 triliun.

Menkeu menyatakan, penerimaan perpajakan akan dikejar untuk tumbuh lebih tinggi lagi ke depannya, khususnya pajak yang ditargetkan bakal mencetak pertumbuhan hingga 20 persen "Artinya, kami akan usahakan ke arah sana. Ini (penerimaan pajak) jelas lebih bagus dibandingkan April tahun lalu yang minus 10,8 persen," ujar Purbaya.

Sementara pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tercatat tumbuh 11,6 persen atau Rp 171,3 triliun.

Di sisi lain, belanja negara tumbuh signifikan sebesar 34,3 persen dengan nilai Rp 1.082,8 triliun. Realisasi ini setara 28,2 persen dari target APBN sebesar Rp 3.842,7 triliun.

Belanja pemerintah pusat tercatat tumbuh 51,1 persen senilai Rp 826 triliun. Bendahara negara menyatakan realisasi ini merupakan hasil dari strategi untuk meratakan penyaluran belanja pemerintah sepanjang tahun.

Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 57,9 persen atau senilai Rp 400,5 triliun, sedangkan belanja non-K/L tumbuh 45,2 triliun atau Rp 425,5 triliun.

Berbeda dengan belanja pemerintah pusat yang tumbuh, realisasi transfer ke daerah (TKD) masih terkontraksi sebesar 1 persen, dengan nilai Rp 256,8 triliun.

Adapun keseimbangan primer berbalik surplus setelah sebelumnya mengalami defisit, dengan nilai sebesar Rp 28 triliun. Surplus keseimbangan primer menandakan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.