Purbaya Pastikan Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Tak Tambah Defisit APBN, Ambil dari Pos Dana yang Belum Terserap

JawaPos.com – Pemerintah memastikan pembayaran gaji manajer Koperasi Merah Putih selama dua tahun tidak akan menambah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebutuhan anggaran tersebut akan diambil dari pos pembiayaan Koperasi Merah Putih yang belum terpakai.

Menurut Purbaya, sebelumnya pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan sekitar Rp 40 triliun per tahun untuk pembangunan 80 ribu unit Koperasi Merah Putih melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Namun, sebagian dana tersebut disebut belum terserap sepenuhnya.

“Udah, kita harus bayar selama 2 tahun. Itu dari pos tagihan dari dana kopdesnya belum kepake, masukin ke situ dulu,” ujar Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Senin (11/5).

Baca Juga:Dianggap Terlalu Hemat, Padahal Orang yang Menjalani 7 Kebiasaan Finansial Ini Justru Membuat Hidup Lebih Stabil

Ia menegaskan pemerintah tidak membuka pos anggaran baru untuk membayar gaji para manajer koperasi tersebut. Karena itu, menurut dia, kebijakan tersebut tidak akan memperlebar defisit APBN.

“Jadi, enggak ada tambahan dana baru ke APBN, enggak ada tambahan defisit baru. Karena sudah dialokasikan di situ,” tambahnya.

Purbaya menjelaskan, skema pembiayaan yang telah disiapkan sebelumnya memang ditujukan untuk mendukung operasional dan pengembangan Koperasi Merah Putih. Dari total kebutuhan pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp 40 triliun, masih terdapat ruang anggaran yang belum digunakan.

“Pembiayaan himbara atau mereka kalau bilang itu cicilannya kan itu harus Rp 40 triliun, berarti kan belum dipake semua kan. Akan disitu mungkin dipakai, APBN-nya dari situ,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan juga memastikan pemerintah akan menanggung gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih melalui APBN selama dua tahun pertama.

“Yang udah dibahas di lintas kementerian. Untuk 2 tahun pertama itu akan diupayakan dari APBN,” kata Askolani usai konferensi pers APBN KiTA, Selasa (5/5).

Tak hanya gaji, biaya rekrutmen manajer koperasi juga disebut ditanggung pemerintah melalui anggaran kementerian/lembaga terkait, seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian PANRB, hingga Danantara.