JawaPos.com – Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings merevisi outlook atau prospek peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Revisi tersebut dipicu meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta kekhawatiran terhadap konsistensi bauran kebijakan pemerintah di tengah sentralisasi pengambilan keputusan.

Dalam draf laporan tersebut, Fitch menilai sejumlah kebijakan belakangan ini berpotensi memberi tekanan pada prospek fiskal jangka menengah dan sentimen investor.

“Kebijakan pemerintah (Indonesia) belakangan dikhawatirkan dapat melemahkan prospek fiskal jangka menengah, melemahkan sentimen investor, dan memberi tekanan terhadap ketahanan eksternal,” tulis Fitch dalam laporannya, dikutip Rabu (4/3).

Meski demikian, Fitch masih mempertahankan peringkat kredit jangka panjang mata uang asing atau Long-Term Foreign Currency Issuer Default Rating (IDR) Indonesia di level BBB. Keputusan tersebut mempertimbangkan rekam jejak pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

Selain itu, Fitch juga menilai Indonesia masih ditopang prospek pertumbuhan jangka menengah yang cukup baik, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang moderat, serta cadangan devisa yang memadai.

Dalam laporan tersebut, Fitch memproyeksikan defisit fiskal Indonesia pada 2026 berada di kisaran 2,9 persen terhadap PDB. Angka ini lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 2,7 persen. Proyeksi itu didasarkan pada asumsi penerimaan negara yang lebih konservatif serta potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

“Kami memperkirakan defisit fiskal sebesar 2,9 persen dari PDB pada tahun 2026, tidak berubah dari tahun 2025 dan di atas target pemerintah sebesar 2,7 persen. Hal ini mencerminkan asumsi kami yang lebih konservatif berdasarkan proyeksi pertumbuhan yang lebih lambat,” tulis Fitch.

Salah satu sorotan utama dalam laporan tersebut adalah beban program sosial pemerintah, khususnya program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu disebut setara dengan 1,3 persen dari PDB.

Fitch menilai dorongan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meredam ketegangan sosial akan mendorong belanja sosial lebih tinggi, termasuk melalui MBG. Rencana memprioritaskan belanja negara pada Semester I-2026 juga dinilai berpotensi menambah risiko pelebaran defisit.

“Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketegangan sosial akan mendorong pengeluaran sosial yang lebih tinggi, termasuk program Makanan Bergizi Gratis yang setara 1,3% dari PDB. Rencana untuk memprioritaskan pengeluaran pada semester pertama tahun 2026 dapat menambah risiko defisit fiskal,” tulisnya.

Di sisi lain, Fitch mengakui langkah pemerintah untuk memperkuat kepatuhan pajak berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Namun, dampaknya diperkirakan belum signifikan dalam jangka pendek.

Fitch memperkirakan rasio penerimaan pemerintah Indonesia terhadap PDB hanya sekitar 13,3 persen pada periode 2026–2027. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata negara dengan peringkat BBB yang mencapai 25,5 persen.

“Upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat kepatuhan pajak seharusnya meningkatkan pendapatan, tetapi kemungkinan tidak akan memberikan peningkatan yang signifikan dalam jangka pendek, sehingga membatasi ruang fiskal,” tulis laporan tersebut.