LPDP Minta Orang Kaya Ambil Beasiswa Parsial, Sudarto: Ini Hanya Imbauan Moral

Plt Direktur Utama LPDP Sudarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)

JawaPos.com – Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengimbau keluarga mampu atau kaya yang mendaftar program beasiswa agar tidak mengambil skema pendanaan penuh. Mereka diminta memilih beasiswa parsial agar kuota penerima bisa diperluas bagi mahasiswa dari keluarga prasejahtera.

Untuk diketahui, Beasiswa Parsial adalah beasiswa umum untuk jenjang magister dan doktor yang diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia dengan skema pendanaan bersama antara LPDP dengan individu Penerima Beasiswa.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama LPDP, , menegaskan bahwa secara aturan semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendaftar beasiswa LPDP tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Namun, ia menekankan adanya tanggung jawab moral bagi keluarga yang secara finansial tergolong mapan.

“Untuk yang (keluarga) kaya kami kasih kesempatan parsial. Ini high call untuk bapak ibu keluarga kaya mohon daftarnya yang parsial. Kami beri kesempatan,” ujar Sudarto dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/2) malam.

Menurutnya, langkah tersebut bukan pembatasan, melainkan ajakan moral demi pemerataan akses pendidikan. Ia memastikan, hingga saat ini kebijakan tersebut masih sebatas imbauan dan belum menjadi aturan wajib.

“Tapi kalau nggak parsial ya nggak masalah, sekarang hanya imbauan moral. Mudah-mudahan Anda daftarnya parsial, sehingga akan lebih banyak beasiswa yang bisa kami tawarkan kepada anak-anak Indonesia yang lain,” tambahnya.

Sudarto memaparkan, dari total 58 ribu penerima beasiswa LPDP, sebanyak 5.751 orang berasal dari 127 kabupaten daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Selain itu, penerima dari keluarga prasejahtera tercatat mencapai 7.896 orang. Sementara putra-putri Papua yang menerima beasiswa berjumlah 821 orang.

LPDP sendiri menargetkan porsi jalur afirmasi sebesar 30 persen dari total penerima. Saat ini, akumulasi penerima afirmasi sudah mencapai 25 persen.

“Jadi makanya akumulasinya sekarang mencapai 25 persen. Di 3 tahun terakhir kami buat kebijakan di internal LPDP minimal 30 persen adalah untuk afirmasi. Jadi karena apa? No one left behind ini harus inklusif untuk seluruh anak Indonesia,” tukasnya.