Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Rp 3 Juta untuk Perabot Rumah

JawaPos.com - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan bahwa setiap korban bencana Sumatera akan memperoleh bantuan uang tunai dari pemerintah untuk membeli perabot rumah sebesar Rp 3 juta per keluarga.

Gus Ipul menyebut, bantuan sosial alias bansos perabot itu akan diberikan bagi para korban bencana yang tinggal di hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara).

Hal ini sebagaimana disampaikan Gus Ipul usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (23/12).

"Untuk isian rumah di hunian tetap dan hunian sementara. Nilainya Rp 3 juta per keluarga," kata Mensos.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menyampaikan bahwa sudah ada 2.600 rumah hunian tetap (huntap) di wilayah bencana Sumatera, terdiri Aceh, Sumatera Barat (Sumbar) dan Sumatera Utara (Sumut) yang akan dibangun menggunakan dana Non-APBN.

Hal ini sebagaimana disampaikan Maruarar melalui laporannya kepada Presiden Prabowo Suianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12).

"Terakhir, Pak. Kami sudah koordinasi ke beberapa daerah. Sudah tadi kemarin sore, mohon maaf, saya laporkan sama Bapak, 2.000 yang sudah siap hunian tetap (huntap) yang dibiayai non-APBN," kata Maruarar.

"Mohon maaf, Pak, tadi malam ada tambah 500, tadi pagi 100, jadi terkumpul untuk 2.600, Pak. Dan siap untuk mulai bulan ini segera untuk bisa di-in," tambahnya.

Meski begitu, Maruarar memastikan sebelum nantinya ada sebuah lembaga negara yang mengordinir pembangunan huntap tersebut. Ia meminta agar dirinya melalui Kementerian PKP untuk bisa melaksanakan rapat koordinasi, salah satunya terkait dengan status tanah.

Sehingga, kata dia, jika rapat perihal tanah sudah dilakukan. Maka, ia pun menargetkan bahwa hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera dapat segera dibangun pada pekan ini.

"Mohon aja, Pak, kalau boleh arahan, sebelum ada lembaga siapa yang nanti mengoordinir, kalau boleh kami bisa rapat dulu sekali, Pak, supaya ada dari Hukum (Menteri Hukum) bisa status tanahnya, dengan Menteri PU, Perhubungan, BNPB, supaya kita bisa jalan. Minggu ini sudah mulai membangun," tukasnya.