Menkeu Purbaya Baru Titip Rp 1 Triliun ke Bank Jakarta, Stafsus Pramono Sebut Langsung Habis Terserap

JawaPos.com - Bank Jakarta telah menerima kucuran dana Rp 1 triliun dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melalui skema penempatan dana pemerintah pusat di perbankan. Namun, dana yang sepenuhnya disalurkan melalui Bank DKI itu kini telah habis terserap 100 persen untuk pembiayaan BUMD dan UMKM.

Informasi ini disampaikan Wakil Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo usai Konferensi Pers APBD Jakarta 2025 di Balai Kota, Jumat (21/11). "Rp1 triliun ini kemungkinan ini awal, karena sambil melihat kemampuan kita menyerap. Dan sejauh yang kami terima (laporan) kemarin dari Dirut Bank Jakarta, itu sudah terserap. Sudah 100 persen terserap," ujar Pras.

Yustinus menyebut proses transfer berlangsung sekitar dua minggu lalu dan seluruh dana telah digunakan. Penyerapan cepat ini menjadi sinyal positif dan membuka peluang penambahan dana dari pemerintah pusat. 

"Nah, kami sudah melaporkan ke Kementerian Keuangan. Nanti kita tunggu dari Kementerian Keuangan. Tapi mestinya kalau penyerapan bagus, kita juga bisa untuk mendapat tambahan," terangnya.

DKI Jakarta belum mengajukan angka spesifik yang dibutuhkan. Pras mengaku memilih mengikuti arah kebijakan dari Menkeu Purbaya. Namun, jika merujuk janji diawal, dana yang dikucurkan ke Bank Jakarta seharusnya sebesar Rp 10 triliun.

"Kita ikut pusat saja. Tapi kan waktu komitmen awal kan Rp 10 triliun. Nah kita tunggu aja nanti. Pertimbangan pusat kan pasti ada," katanya. 

Purbaya Janjikan Rp 10-Rp 20 Triliun untuk Bank Jakarta

Diketahui, Menkeu Purbaya sebelumnya telah memindahkan dana kas negara Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke sistem perbankan nasional. Menkeu Purbaya kemudian mempersilahkan BUMD DKI Jakarta ikut memanfaatkan dana tersebut. Menurutnya, kebijakan pemberian pinjaman bisa dilakukan secara business to business (B to B) dengan bank bersangkutan.

"Tadi tentang dana yang Rp200 triliun dari Bank Himbara. Bisa dipakai nggak (oleh BUMD DKI)? Itu pada dasarnya itu adalah business to business. Kalau menguntungkan mereka bisa langsung datang ke Himbaranya," ujar Purbaya saat menemui Gubernur Pramono si Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10).

Ia kemudian menambahkan gagasan baru untuk melibatkan Bank Jakarta dalam distribusi dana ini. Purbaya langsung menanyakan kesiapan Bank Jakarta jika ikut menerima kucuran dana dari skema serupa yang sebelumnya ia jalankan dengan bank-bank pelat merah (Himbara).

"Kan Jakarta punya Bank Jakarta. Saya taruh di Himbara, yang Rp 200 triliun, gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta? Saya tanya tadi ke Pak Gubernur, apakah Bank Jakarta bisa serap? Jangan sampai saya kasih duit panik terusnya. Waduh nggak bisa nyalurkan. Kata Pak Gubernur bisa," ungkapnya.

Purbaya menyebut kemungkinan dana yang diberikan sekitar Rp 10 triliun hingga Rp 20 triliun rupiah ke Bank Jakarta, tergantung kapasitas serapan lembaga tersebut. "Tapi kalau Rp 10 triliun, Rp 20 triliun aja bisa kali ya, untuk serap ya. Nanti itu akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun di tempat lain," tambahnya.