JawaPos.com - Menjelang penutup tahun 2025, proses penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap 4 mulai menunjukkan pergerakan besar. 

Sejumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di berbagai daerah melaporkan saldo bansos yang masuk dalam jumlah signifikan, terutama bagi penerima yang baru berpindah mekanisme pencairan.

Migrasi Penyaluran PKH Picu Lonjakan Saldo

Menurut YouTube Cek Bansos, temuan terbaru yang ramai diperbincangkan publik datang dari para KPM PKH yang penyalurannya dialihkan dari PT Pos Indonesia ke sistem Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bank Himbara, khususnya Bank Mandiri.

Migrasi ini menyebabkan sebagian KPM menerima akumulasi bantuan yang tertunda (backlog) hingga tiga tahap sekaligus, mulai dari Tahap 2, Tahap 3, hingga Tahap 4.

Di Serang, Banten, beberapa KPM melaporkan pencairan PKH hingga Rp 4,5 juta, nominal yang jarang terlihat dalam penyaluran reguler. Jumlah tersebut muncul karena KPM memiliki komponen bantuan bernilai tinggi, misalnya dua anak balita dengan bantuan Rp 750.000 per tahap. Jika tiga tahap dicairkan bersamaan, totalnya mencapai Rp4,5 juta.

Cairnya bantuan ini menjadi kabar melegakan bagi KPM yang telah menunggu sekitar delapan bulan sejak pembuatan KKS selesai.

BPNT Tahap 4 Mulai Masuk, Meski Belum Merata

Selain PKH, pencairan BPNT Tahap 4 juga mulai bergerak. Dana sebesar Rp 600.000 yang merupakan akumulasi tiga bulan telah terpantau masuk untuk sejumlah pemegang KKS BNI.

Meski proses penyaluran belum merata di seluruh Indonesia, laporan dari beberapa daerah mengonfirmasi bahwa pencairan triwulan terakhir tahun ini sudah berjalan bertahap.

Kendala Administrasi Jadi Penyebab Keterlambatan

Di tengah kabar pencairan, masih banyak KPM yang belum menerima dana dan mempertanyakan keterlambatan masuknya saldo.

Sumber dari pendamping sosial menyebutkan bahwa hambatan utama bukan pada bank penyalur, melainkan pada proses administrasi pusat.

Saat ini, status Bantuan Pangan (BPNT) di sistem SIKS-NG masih berada pada tahap 'Berhasil Cek Rekening', dan belum naik menjadi SPM/SI (Surat Perintah Membayar/Surat Instruksi).

Belum terbitnya SPM dari Kementerian Sosial kepada dinas sosial kabupaten/kota menjadi penyebab utama penyaluran berjalan lebih lambat dibandingkan tahap sebelumnya.

KPM Diminta Tetap Tenang

Pemerintah mengimbau KPM untuk tetap tenang dan menunggu proses administrasi rampung sepenuhnya. Penyaluran bansos akhir tahun umumnya dilakukan bertahap, terutama bagi penerima yang baru mengalami peralihan mekanisme pencairan atau memiliki komponen bantuan lebih dari satu.