Belanja Negara Tembus Rp 1.960,3 Triliun per 31 Agustus 2025, Rp 686 Triliun untuk Bansos

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp 1.960,3 triliun atau 55,6 persen terhadap outlook yang ditetapkan sebesar Rp 3527,5 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan belanja negara per 31 Agustus itu terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp 1.388,8 triliun. Adapun rinciannya sebesar Rp 686 triliun untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan belanja non K/L Rp 702,8 triliun.

"Belanja negara Rp 1.960,3 triliun. Terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 1.388,8 triliun atau 51,4 persen dari APBN dan Transfer ke Daerah Rp 571,5 triliun atau 62,1 persen terhadap APBN," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (22/9).

Lebih lanjut, ia merinci bahwa belanja K/L sebesar Rp 686 triliun digunakan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) meliputi PBI JKN, PKH, kartu sembako, PIP dan KIP Kuliah. Adapun seluruhnya dipastikan melalui validasi DTSEN serta pelaksanaan program prioritas Pemerintah.

"Belanja non K/L Rp 702,8 triliun untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi tepat waktu atau 45,6 persen dari pagu APBN," rincinya.

Adapun lebih detail, belanja pemerintah pusat senilai Rp 686 triliun digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp 212,8 triliun. Terdiri dari tunjangan pendidik non PNS Rp 12 triliun, dan pengangkatan sebanyak 243.437 Aparatur Sipil Negara (ASN) baru.

Secara realisasi, Suahasil menyebut, belanja pegawai ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan senilai Rp 138,8 triliun. Serta tunjangan kinerja, lembur, dan lain-lain senilai Rp 74 triliun.

"Belanja barang juga tumbuh 2,4 persen sebesar Rp 232,2 triliun ini digunakan untuk belanja layanan masyarakat melalui K/L Rp 102,4 triliun dan BLU Rp 59,8 triliun. Kemudian barang diserahkan ke masyarakat/pemda Rp 44,4 triliun, dan pemeliharaan aset negara Rp 25,5 triliun," bebernya.

Selanjutnya, belanja modal senilai Rp 139,9 triliun yang direalisasikan untuk pembelian peralatan dan mesin senilai Rp 107,9 triliun. Kemudian, realisasi proyek infrastruktur seperti jalan irigasi dan jaringan senilai Rp 19 triliun serta gedung dan bangunan senilai Rp 9,1 triliun.

Selain itu juga belanja pemerintah pusat digunakan untuk merealisasikan bantuan sosial senilai Rp 101,1 triliun. Terdiri dari PBI JKN senilai Rp 30,9 triliun untuk 96,7 juta peserta. Kemudian, kartu sembako Rp 34,4 triliun untuk 18,3 juta KPM.

"Lebih tinggi dari realisasi tahun lalu yang hanya Rp 95,9 triliun. KIP Kuliah Rp 8,2 triliun untuk 895,9 ribu mahasiswa dan PIP sebesar Rp 6,6 triliun untuk 11,3 triliun," pungkasnya.