Logo JawaPos
Author avatar - Image
Selasa, 19 Agustus 2025 | 19.16 WIB

Alokasi APBN untuk MBG Tembus Rp 335 Triliun, Ternyata Diambil dari Separuh Anggaran Pendidikan 2026

Bill Gates dan Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. (BPMI Setpres) - Image

Bill Gates dan Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. (BPMI Setpres)

JawaPos.com - Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 tercatat tembus Rp 335 triliun. Namun ternyata, dana tersebut diambil dari separuh anggaran pendidikan pada tahun 2026 yang senilai Rp 757,8 triliun.

"MBG Rp 335 triliun, targetnya lagi-lagi untuk 82,9 juta penerima dan 30.000 SPPG yang mana ini merupakan hampir separuh dari anggaran pendidikan," kata Ekonom sekaligus Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (18/8).

Lebih lanjut, ia pun menilai bahwa anggaran negara untuk menunaikan janji politik akan masih sangat membengkak. Seperti halnya dana MBG yang naik mencapai 2 kali lipat pada tahun 2026 mendatang.

"Anggaran untuk menunaikan janji politik dan menjaga popularitas masih akan sangat membengkak. Seperti MBG naik 2 kali lipat, subsidi energi juga masih besar," lanjutnya.

Untuk diketahui, anggaran pendidikan pada tahun 2026 disiapkan sebesar Rp 775,8 triliun. Jika anggaran tersebut dikurangi sebesar Rp 335 triliun, sehingga dana pendidikan yang tersedia hanya Rp 440,8 triliun.

Angka tersebut bahkan lebih rendah dari realisasi anggaran pendidikan tahun 2022 yang sebesar Rp 480,3 triliun. Bahkan, lebih rendah dari anggaran pendidikan tahun 2023 senilai Rp 513,4 triliun serta tahun 2025 yang dialokasikan sebesar Rp 690,1 triliun.

Dilihat dari sumbernya, anggaran pendidikan untuk program MBG diambil dari dana Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp 268 triliun serta dana cadangan sebesar Rp 67 triliun.

Lebih lanjut, Riandy juga menilai anggaran MBG yang dibuat naik dua kali lipat justru memperlihatkan bahwa kedisiplinan fiskal makin melemah.

Dalam hal ini, RAPBN 2025 menargetkan defisit APBN bisa dijaga 2,5 persen. Namun kata dia, di sisi lain justru penerimaan negara didesain tidak realistis karena mencapai 13 persen.

"Teknokratisme dan prinsip kedisiplinan fiskal makin melemah, key-nya adalah 2,5 persen defisit APBN, tapi sebenarnya defisit ini seolah-olah dijaga padahal, target penerimaan yang dibuat tidak realistis, tumbuhnya 13 persen," ujarnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore