Meski secara Nasional Turun, Tingkat Kemiskinan di Perkotaan Justru Meningkat

JawaPos.com - Sepanjang semester I 2025, tantangan terhadap perekonomian Indonesia masih cukup besar. Target-target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi harus menghadapi kenyataan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan tidaklah mudah.

Head of Center of Food, Energy and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menjelaskan, di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025, yakni 4,87 persen Year-on-Year (YoY). Angka ini masih di bawah target 5 persen.

Daya beli masyarakat juga masih mengalami tekanan. Hal ini membuat muncul fenomena rohana (rombongan cuma nanya) dan rojali (rombongan jarang beli). Masyarakat cenderung lebih memilih untuk menabung dan enggan melakukan konsumsi.

"Itu juga bisa menunjukkan adanya indikasi masyarakat untuk hanya melihat barang-barang secara fisik sebagai perbandingan, kemudian mereka nanti akan membeli di platform e-commerce," terang Abra dalam diskusi publik Indef, Selasa (29/7).

Tingkat kemiskinan secara nasional memang mengalami penurunan. Per Maret 2025, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,47 persen, lebih rendah dari September 2024 di level 8,57 persen.

Namun, jika dilihat lebih spesifik, tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan masih cukup tinggi di level 11,03 persen. Yang cukup mengkhawatirkan adalah terjadinya kenaikan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan, dari 6,6 persen di September tahun lalu menjadi 6,73 persen per Maret 2025.

Abra menjelaskan, wilayah perkotaan sangat sensitif terhadap kenaikan harga-harga, khususnya harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, dan harga untuk kebutuhan perumahan.

"Sehingga ini memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap kelompok rentan miskin di wilayah perkotaan di tengah pendapatan masyarakat perkotaan yang relatif stagnan, atau bahkan cenderung menurun karena mayoritas bekerja di sektor informal," jelas alumnus Universitas Diponegoro itu.

Tekanan terhadap daya beli masyarakat di kota memunculkan fenomena rohana dan rojali. Masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan dasar dibandingkan kebutuhan sekunder atau tersier. "Jadi, memang ada shifting prioritas masyarakat di wilayah perkotaan," imbuhnya.

Rasio Gini Indonesia 2025 sebesar 0,375, lebih baik dari target 0,379-0,382. Namun, hal ini menunjukkan stagnasi dalam mengurangi ketimpangan.

Laporan World Inequality Report melaporkan penduduk 10 persen teratas memiliki pendapatan 19 kali lebih besar dibandingkan 50 persen terbawah, dengan kekayaan nasional terkonsentrasi pada kelompok elite. Kemiskinan di perdesaan masih dominan, diperparah oleh rendahnya upah di sektor pertanian, yang menyerap tenaga kerja terbanyak namun memiliki produktivitas rendah.

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Riza A. Pujarama menyatakan, penurunan angka kemiskinan belum diimbangi dengan pemerataan kesejahteraan. Ketimpangan urban-rural, rendahnya produktivitas, dan keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan utama.

Koperasi desa berpotensi menjadi solusi, namun memerlukan penguatan SDM, pengawasan ketat, dan pendekatan bottom-up untuk mencegah stagnasi dan korupsi. "Untuk mengatasi ketimpangan pendapatan, pemerintah perlu mempercepat hilirisasi, meningkatkan pendidikan, dan memastikan bansos yang transformatif," tandasnya.