Kesepakatan AS-Tiongkok Beri Sentimen Positif, tapi Dampaknya ke Indonesia Belum Tentu Berkelanjutan

JawaPos.com - Kesepakatan tarif terbaru antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok dalam pertemuan dua hari di Jenewa, Swiss, dinilai menjadi angin segar bagi ekonomi dunia. Memecah kebuntuan perang dagang global dan memperbaiki harga komoditas. Meski, imbasnya bagi Indonesia belum tentu berkelanjutan.

Dalam kesepakatan tersebut, AS akan menurunkan tarif impor dari 145 persen menjadi 30 persen. Sementara Tiongkok memangkas tarif balasan dari 125 persen menjadi 10 persen. Langkah ini setidaknya berhasil memecah kebuntuan perang dagang yang selama ini menekan pertumbuhan ekonomi global.

"Jadi, minimal memecah kebuntuan, menghindari AS dari risiko resesi yang tinggi. Karena stok barang-barang mulai habis. Dengan adanya tarif baru ini barang-barang akan kembali masuk ke AS," terang analis pasar modal Hans Kwee kepada Jawa Pos, Selasa (13/5).

Kondisi ini juga memberi peluang barang-barang yang menumpuk di pelabuhan Tiongkok akibat hambatan tarif bisa dikirimkan. Dengan begitu, pemulihan perdagangan antara dua itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Termasuk memberi dampak positif bagi harga komoditas seperti batu bara dan crude palm oil (CPO) yang menjadi andalan ekspor Indonesia.

Hans menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I hanya 4,87 persen, salah satu faktornya adalah pelambatan permintaan dari Tiongkok. Begitu juga dengan Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia yang turun di bawah 50, tepatnya 46,7 pada April 2025.

"Ini karena perang dagang membuat permintaan dari Tiongkok menurun," imbuh dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Trisakti itu.

Namun demikian, Hans memberi catatan penting terkait dampak kesepakatan tersebut bagi pasar keuangan domestik. Meski sentimen jangka pendek mungkin positif dan dapat mendorong penguatan IHSG serta rupiah, tren ini dinilai belum tentu berkelanjutan. Karena sentimennya positif bagi AS.

"Tadinya orang jualan aset AS pindah ke emerging market, termasuk ke Indonesia, ke rupiah. Nah, kalau mereka deal dagangnya, nanti dananya kembali ke AS lagi. Jadi ini yang kita bilang tidak benar-benar sustainable. Mungkin ya beberapa hari positif, setelah itu melihat lagi dinamikanya," bebernya.

Dia juga mengingatkan bahwa posisi Indonesia dalam negosiasi dagang belum sekuat negara lain. Mengingat, ketika utusan pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dagang ke AS, malah tarifnya naik dari 32 persen menjadi 47 persen.

"Kita mengharapkan pemerintah mengirim tim negosiasi ulang untuk mendapatkan kesepakatan. Karena kalau negara lain sudah turun tarifnya, sementara Indonesia tidak turun, ya repot," tandas Hans.