Tolak Impor Beras, Serikat Petani Kritik Kinerja Bulog dan Bapanas

JawaPos.com - Pemerintah melalui Perum Bulog berencana melakukan impor beras premium lantaran cadangan beras pemerintah (CBP) untuk tahun 2022 tercatat menipis. Adapun impor beras baru akan dilakukan apabila suplai sebanyak 600 ribu ton beras dari Kementerian Pertanian (Kementan) tidak terpenuhi.

Terkait itu, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengingatkan bahwa sesuai dengan UU Pangan No.18/2012. Pemerintah tidak boleh melakukan impor pangan sepanjang produksi masih bisa disiapkan di dalam negeri.

"Menurut Kementan produksi (beras) cukup sampai akhir tahun 2022. Jadi ya tidak bisa impor beras. Masalahnya sekarang menurut Bulog, cadangan beras di Bulog tidak memenuhi jumlah yang jadi patokan pemerintah yakni 1,2 juta ton. Bulog belum memenuhinya. Ini kekeliruan. Bulog harus andalkan beras yang ada di tengah-tengah masyarakat," kata Henry dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat (25/11).

Henry menyampaikan, hingga saat ini pemerintah baru hanya mengeluarkan peraturan presiden tentang cadangan pangan pemerintah, bukan cadangan pangan nasional. Ia menyebut, Bulog belum membeberkan secara rinci stok beras yang ada di pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten atau kota.

Ia juga menilai bahwa, catatan Bulog dan Bapanas tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena menurutnya, stok beras masih ada di pemerintah daerah dan masyarakat.

Bahkan ia menyebut, petani sudah kerja keras untuk melakukan produksi. Namun keluhnya, Bulog dan Bapanas justru belum bekerja maksimal karena seharusnya dua lembaga pemerintah itu memperbanyak gudang saat panen raya, bukan saat panen pertengahan atau panen kecil seperti sekarang.

Lebih jauh, Henry menegaskan soal rencana impor beras ini membuktikan belum maksimalnya kerja Badan Pangan Nasional (Bapanas).

"Bapanas belum jadi badan pengambil otoritas dalam urusan cadangan pangan. Padahal mandatnya, Bapanas yang menentukan kebijakan cukup kurangnya pangan, impor atau tidak, bukan Bulog," tegas Henry.

Sebelumnya, Direktur Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan opsi importasi muncul akibat dari sebagian wilayah di Indonesia yang sudah selesai masa panen padi. Bahkan, di sejumlah wilayah justru mengalami gagal panen, seperti di Sulawesi Selatan dan Lampung.

Akibatnya, lanjut Buwas, stok CBP yang diserap dari petani tidak sampai pada kebutuhan Bulog mencapai 550 ribu ton. Hal ini dikarenakan stok beras dalam negeri sudah berada di tangan para pengepul hingga pengusaha beras.

Buwas menegaskan, opsi impor dipilih bukan karena tidak berpihak pada petani Indonesia. Namun, kata dia, karena dirinya sudah mencoba melakukan pendekatan ke pengusaha-pengusaha beras dan hasilnya nihil.

“(Pengusaha-pengusaha beras) tidak bersedia memberikan (beras) kepada kita dengan harga komersil karena mereka harus menjaga suplainya untuk pasar. Jadi ini fakta di lapangan, bukan kita tidak berpihak pada petani. Justru saya sangat berpihak pada petani, buktinya 4 tahun terakhir Bulog itu CBP-nya dari dalam negeri dan tidak pernah impor,” tegasnya.