BKPM Serahkan Penghargaan Anugerah Layanan Investasi 2024, Rosan: Ciptakan Ekosistem yang Inklusif dan Berkelanjutan

JawaPos.com – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menyelenggarakan kegiatan Anugerah Layanan Investasi tahun 2024 sebagai upaya peningkatan layanan kepada pelaku usaha. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Tirta Nugraha Mursitama, serta Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya bersama dalam memperbaiki iklim investasi di Indonesia, terutama melalui peningkatan pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan usaha. "Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh instansi dan kabupaten/kota yang telah bekerja sama dan bersinergi dengan Kementerian Investasi dalam rangka meningkatkan pelayanan, perbaikan iklim industri, iklim investasi dan juga meningkatkan daya saing," ujar Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, dalam keterangannya, Selasa (1/10).

Dalam sambutannya, Rosan menyampaikan bahwa selama periode Kabinet Indonesia Maju, realisasi investasi telah mencapai Rp 5.931,3 triliun. Angka ini meningkat sebesar 77,6 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya​.

Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan regulasi dan pembangunan infrastruktur untuk menarik lebih banyak investasi. "Kami berkomitmen untuk terus melakukan reformasi yang diperlukan agar Indonesia menjadi tujuan investasi yang lebih menarik dan kompetitif," imbuh Rosan. 

Dia menjelaskan, dalam lima tahun terakhir, investasi ini telah berhasil menciptakan lebih dari 7 juta lapangan kerja. Ini menunjukkan bahwa kebijakan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah sangat positif dan responsif terhadap kebutuhan pasar.

"Kami menyadari bahwa untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, kita perlu menciptakan ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya.

Senada dalam sambutannya, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Tirta Nugraha Mursitama  menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. "Kami mengharapkan setiap daerah terus berinovasi dan beradaptasi untuk menciptakan lingkungan yang ramah investasi. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional," ujarnya.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna, menegaskan peran PT Surveyor Indonesia dalam percepatan investasi  "PT Surveyor Indonesia berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mempercepat layanan investasi. Peran kami sebagai operator dalam sistem berbasis risiko adalah untuk memastikan bahwa proses investasi berlangsung efisien dan transparan, sehingga dapat meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia," tuturnya.

Pada tahun 2024, PT Surveyor Indonesia kembali ditunjuk sebagai lembaga yang mendukung percepatan layanan investasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. PT Surveyor Indonesia membantu dalam proses Verifikasi Validasi Dokumen dan Verifikasi Validasi Lapangan, kemudian Melakukan Quality Control atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga.

Setelah dilaksanakan Proses Penilaian tersebut, PT Surveyor Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha untuk mendapatkan Pemenang terbaik dengan dilaksanakan Acara Anugerah Layanan Investasi. "Harapannya terjadi peningkatan pelayanan perizinan  Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah (Pemda) dan Percepatan Pelaksanaan berusaha Pemda dan Kementerian/Lembaga di tahun 2025," ujar Sandry Pasambuna.

Melalui penghargaan ini, pemerintah berharap agar seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat terus memperbaiki pelayanan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.