Pakar Ekonomi Unhas Sebut Pertamina Harus Menaikkan Harga Pertamax Agar Tidak Rugi

JawaPos.com - Pakar Ekonomi Bisnis, Abdul Hamid Paddu, mengungkapkan bahwa Pertamina harus menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas) itu menyebut bahwa hal itu dilakukan agar Pertamina tidak mengalami kerugian.

“Dalam kondisi harga minyak berfluktuasi serta nilai tukar mata uang yang tertekan seperti sekarang, mau tidak mau Pertamina harus menyesuaikan harga Pertamax agar tidak merugi,” ungkap Hamid dalam keterangan yang diterima.

Selain menjalankan amanat negara selaku BUMN, Hamid menyampaikan, Pertamina sebagai sebuah perusahaan juga memiliki kewajiban mendapatkan keuntungan dan menjaga agar keuangannya tetap stabil.

"Pertamina harus menyelamatkan juga korporasinya untuk negara. Kalau (Pertamax) tidak dinaikkan, bisa berdampak serius pada keuangan BUMN tersebut,” ujarnya.

Hamid mengatakan, pengelolaan BBM non subsidi seperti Pertamax menjadi kewenangan Pertamina karena Pertamax mengacu kepada harga pasar.

Hamid menegaskan, jika Pertamina terus menahan harga Pertamax, tentu akan berdampak langsung kepada perusahaan.

Oleh karena itu, menurut Hamid, harga BBM non subsidi jenis Pertamax harus dinaikkan sesuai mekanisme pasar.

Hamid mengaku yakin, kalaupun Pertamina menaikkan Pertamax, tentu harga yang ditetapkan masih kompetitif sesuai dengan hasil penghitungan biayanya.

"Pertamina tidak mungkin menaikkan harga semaunya," katanya.

Di sisi lain, Hamid mengungkapkan, Pertamina harus terus meningkatkan sistem pengawasan guna mencegah migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite.

"Sekarang kalau mau isi Pertalite kan dipantau dengan alat digital. Dari situ akan ketahuan setiap penggunaan Pertalite pada setiap mobil itu. Tetapi, sistem tersebut harus terus di-improve, diperbaiki terus karena berkaitan dengan informasi data yang dinamis," ungkapnya.