Bangun Kantor di IKN, LPS Genjot Sosialisasi ke Nasabah

JawaPos.com - Arthadhyaksa menjadi nama gedung Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Mengusung konsep arsitektur kota yang masuk ke dalam zona lembaga perekonomian bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nilai investasi pembangunan kantor baru itu mencapai Rp 841 miliar.

Rabu (17/1), Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa melaksanakan peletakan batu pertama (groundbreaking). Sebagai tanda dimulainya pembangunan kantor pusat LPS di IKN, Kalimantan Timur. Jokowi berharap pembangunan kompleks perkantoran tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan dunia usaha, dan investor.

"Karena kalau LPS sudah memulai, artinya yang lain pasti akan percaya bahwa ibu kota ini akan segera jadi," kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, Arthadhyaksa yang bermakna pelindung harta kekayaan. Dari asal kata Artha yang berarti harta atau kekayaan, dan Adhyaksa yang berarti pelindung.

Selaras dengan fungsi utama LPS sebagai pelindung masyarakat melalui program penjaminan simpanan perbankan dan penjaminan polis asuransi. Pembangunan gedung LPS dibagi menjadi tiga tahap.

Tahap pertama, membangun gedung utama yang merupakan pusat operasional akan rampung pada akhir 2024. Pembangunan tahap tersebut diperkirakan rampung pada akhir 2024. Sedangkan tahap kedua dan ketiga akan rampung seiring dengan berkembangnya ekosistem IKN menjadi smart forest city.

"Untuk pegawai, nanti ada pilihan yang kita kirim ke sini duluan, kita lihat kesiapan logistiknya juga. Kita mesti bangun perumahan buat karyawan segala macam, itu sampai sekarang kami belum dapat tanahnya," terang Purbaya.

LPS memang tengah gencar membangun kantor representatif. Seperti kantor prwarkilan di Medan, Surabaya, dan Makassar. Sejalan dengan masifnya program sosialisasi dan penjaminan nasabah di masyarakat.

"Karena sebagian besar masyarakat belum tahu (LPS). Kegiatannya sama kayak LPS di Jakarta, kalau ada bank jatuh kita beresin. Tapi yang di daerah ada tugas tambahan yaitu sosialisasi di masyarakat supaya bisa lebih percaya (menyimpan dana) ke perbankan," jelasnya.

Terkait penyelenggara program penjaminan polis, Purbaya menyampaikan, persiapan sudah mencapai 35 persen. Proses perekrutan eksekutif di bagian asuransi sedang berjalan. Peraturan turun tengah disusun usai menerima masukan dari sejumlah stakeholder dan pelaku industri.

"Mungkin dua atau tiga bulan akan kita dalami, supaya lebih tajam dan cepat untuk siapkan yang ada. Akhir tahun depan 10 peraturan sudah siap," tandasnya