Menakar Target Jokowi Turunkan Angka Kemiskinan, Realistiskah?

JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sekitar 5,5 hingga 6,3 persen. Sementara tingkat kemiskinan di level 8,5 hingga 9 persen. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam pidato RAPBN 2022.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal memandang, target kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah tahun depan tak realistis. Sebab, sebelum terjadinya pandemi Covid-19 angka kemiskinan tidak pernah serendah itu.

"Ini target penurunan kemiskinan yang agak susah dicerna, karena targetnya 8,5 persen-9 persen. Ini sebelum pandemi Indonesia tidak pernah serendah itu," ujarnya dalam Webinar Kupas Tuntas Postur RAPBN 2022, Jumat (20/8).

Faisal memaparkan, tingkat penduduk miskin pada Maret 2019 saja sudah di angka 9,41 persen, September 2019 sebesar 9,22 persen, Maret 2020 sebesar 9,78 persen, September 2020 sebesar 10,19 persen, dan Maret 2021 sebesar 10,14 persen. Artinya, angka kemiskinan sebelum pandemi saja masih di atas 9 persen dan saat pandemi terjadi angka kemiskinan terus mengalami kenaikan.

"Itu target penurunan sampai 1 persen," imbuhnya.

Faisal melanjutkan, apalagi pemerintah memangkas anggaran perlindungan sosial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Padahal, perlindungan sosial biasanya menjadi motor penggerak dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

"Ini apa programnya, tapi anggaran perlindungan sosial juga berkurang, lantas yang mana," ungkapnya.

Tercatat, dalam RAPBN 2022, pemerintah hanya mengalokasikan dana sebesar Rp 153,7 triliun untuk perlindungan sosial dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Angkanya lebih rendah dari 2020 yang sebesar Rp 230 triliun dan 2021 yang sebesar Rp 187 triliun.

Hal tersebut, menurut Faisal, sangat kontradiktif dengan keinginan menurunkan kemiskinan. "Kontradiksi target penurunan kemiskinan dengan penurunan perlindungan sosial, bertolak belakang," pungkasnya.