DPR Soroti Lonjakan Pengangguran hingga Cakupan Vaksinasi

JawaPos.com – Semua fraksi di DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Dengan persetujuan itu, pembahasan akan dilanjutkan hingga pengesahan anggaran.

Meski demikian, beberapa fraksi memberikan sorotan pada kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBN. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menilai kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBN tahun 2020 masih kurang memuaskan.

Hal itu berdampak pada tidak optimalnya upaya penanganan pandemi Covid-19. Dampak lainnya, kesejahteraan rakyat masih memprihatinkan. Juru Bicara FPKS Hermanto menuturkan, pemerintah belum dapat mencapai target-target yang ditetapkan pada APBN 2020.

Dia menyebut, pertumbuhan ekonomi 2020 ditargetkan 5,3 persen. Kenyataannya malah minus 2,07 persen. ”Hal ini menjadi catatan kegagalan untuk kesekian kalinya. Konsekuensi dari kegagalan tersebut adalah memburuknya kesejahteraan masyarakat,” lanjut politikus dapil Sumatera Barat I tersebut.

Hermanto menerangkan, ada tiga indikator yang dapat menunjukkan penurunan kesejahteraan rakyat. Pertama, lonjakan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Kedua, penurunan posisi Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah. Menurut dia, Indonesia semakin sulit keluar dari jebakan middle income yang mengakibatkan ekonomi tidak bertransformasi ke negara maju. Ketiga, pendapatan per kapita Indonesia turun dari Rp 59,1 juta per penduduk (USD 4.174,5 per penduduk) pada 2019 menjadi Rp 56,9 juta per penduduk (USD 3.911,7 per penduduk) pada 2020.

Senada dengan FPKS, Gerindra juga menyoroti kinerja pemerintah. Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPR Wihadi Wiyanto mengatakan, APBN 2020 mengalami defisit Rp 953,5 triliun karena pandemi Covid-19 yang belum selesai. Angka tersebut di atas 6,09 persen dari produk domestik bruto (PDB). Hal itu disebabkan lesunya daya beli masyarakat yang berdampak pada target penerimaan pajak negara.

Gerindra juga menyoroti proyeksi pertumbuhan ekonomi pemerintah pada 2022 yang ditetapkan 5–5,5 persen. Target itu dinilai memberi kesan pemerintah memaksakan pertumbuhan ekonomi yang harus lebih dari 5 persen. Gerindra menilai target pertumbuhan ekonomi tersebut terlalu optimistis.

Fraksi Partai Demokrat juga memberikan beberapa catatan kritis. FPD memberikan perhatian serius terhadap semakin menurunnya tax ratio dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2014, tax ratio masih 10,9 persen. Namun, nilainya terus menurun hingga 8,3 persen pada 2020. ”Pemerintah perlu segera mengambil langkah antisipasi untuk menyelamatkan keberlanjutan fiscal mengingat 75 persen penerimaan negara berasal dari pajak,” ungkap Juru Bicara Fraksi Demokrat DPR Vera Febyanthy.

Catatan lain diberikan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Ekonom senior Indef Drajad Wibowo menilai, rencana pemerintah menurunkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dari Rp 487,8 triliun menjadi Rp 427,5 triliun pada RAPBN 2022 tidak tepat. Sebab, belum ada data kredibel bahwa herd immunity akan tercapai pada 2022. Apalagi, cakupan vaksinasi penuh di Indonesia baru 14,58 persen per kemarin (19/8).

”Di bawah rata-rata vaksinasi dunia 23,6 persen. Di sisi lain, vaksin Sinovac yang paling banyak dipakai di Indonesia diragukan efektivitasnya,” terang Drajad. Untuk obat preventif dan kuratif, masih diperlukan proses riset yang panjang.

Menurut dia, riset yang cukup mengalami kemajuan adalah pengembangan vaksin oleh Universitas Airlangga Surabaya.

Dia juga mengingatkan, pengelolaan anggaran perlinsos sangat rawan korupsi. Efektivitas penyalurannya juga masih bermasalah. Misalnya, ketepatan penerima yang belum ada evaluasi yang akurat. Juga, perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).