Hitungan WHO, Pemulihan Pandemi Telan Biaya USD 26,4 Miliar per Tahun

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia meneruskan misi Presidensi G20 di tengah tensi geopolitk global. Salah satunya, mengadakan pertemuan kedua tingkat menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 di Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (20/4). Agenda tersebut bakal membahas pembiayaan untuk menanggulangi pandemi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pertemuan itu membahas empat agenda prioritas. Yakni, perkembangan ekonomi global dan risikonya, isu kesehatan global, arsitektur keuangan internasional, serta pembiayaan berkelanjutan.

Di antara empat isu tersebut, ada dua isu prioritas. Yaitu, modalitas pembiayaan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons (prevention, preparedness, and response/PPR) terhadap pandemi pada masa depan, serta peningkatan instrumen keuangan berkelanjutan.

"Pada pertemuan pertama Ferbuari lalu, kami menyoroti skema pembiayaan global sesuai dengan pengalaman dunia menghadapi krisis kesehatan. Namun, banyak laporan yang menggarisbawahi peran pembiayaan domestik dalam mengatasi pandemi," paparnya.

Dia menjelaskan, aspek PPR menjadi hal yang diutamakan dalam strategi pembiayaan. Namun, terdapat empat tantangan dalam mencapai kondisi ideal.

Pertama, penelitian jaringan global untuk mencegah dan mendeteksi penyakit menular yang baru muncul. Kedua, sistem kesehatan nasional yang tangguh untuk memperkuat kesiapsiagaan pandemi global.

Ketiga, pasokan, tindakan, dan alat medis tersedia cepat dan adil secara global. Terakhir, tata kelola kesehatan global untuk memastikan pendanaan yang tepat dan akuntabel.

WHO memprediksi biaya yang dibutuhkan satu negara untuk pulih dari pandemi adalah USD 26,4 miliar per tahun. Biaya terbesar adalah investasi surveillance, collaborative intelligence, dan deteksi dini.

"Untuk deteksi dini saja, alokasinya mencapai USD 10,4 miliar per tahun," ujarnya.

Komitmen penuh G20 terhadap prinsip ekonomi berkelanjutan tecermin dalam pertemuan ketiga Sustainable Finance Working Group (SFWG) pada akhir bulan lalu. Agendanya adalah mendiskusikan instrumen keuangan berkelanjutan untuk memperkuat aksesibilitas dan keterjangkauan.

Termasuk diskusi tentang akses pasar keuangan berkelanjutan global, mekanisme pengurangan risiko keuangan berkelanjutan, dan solusi kesenjangan literasi instrumen keuangan berkelanjutan. "Presidensi G20 Indonesia akan meningkatkan instrumen keuangan berkelanjutan. Hal itu sejalan dengan tujuan untuk menyiapkan serangkaian rekomendasi dan opsi sukarela tentang bagaimana perusahaan lintas yurisdiksi," jelas Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Dian Lestari.