Pemerintah Buka Peluang Kolaborasi dan Investasi Dengan Semua Negara

JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah membuka peluang kolaborasi dan investasi bagi negara manapun. Terutama di tengah program pemerintah yang gencar melakukan hilirisasi industri.

Terkait itu, Bahlil mengatakan, saat ini pemerintah terus berusaha menunjukkan Indonesia adalah negara yang layak untuk menjadi tujuan investasi. Terlebih dalam pengembangan hilirisasi menurutnya Indonesia tidak bisa sendiri sehingga butuh kolaborasi dengan negara manapun.

"Kita menyadari bahwa Indonesia tidak bisa sendiri dalam upaya mewujudkan hilirisasi. Maka dari itu kita buka peluang sebesar-besarnya untuk melakukan kolaborasi dengan negara manapun yang memenuhi syarat untuk melakukan kerja sama,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (19/3).

"Khususnya untuk saat ini kita butuh dukungan kerja sama dalam hal teknologi, kita lakukan kolaborasi dengan Tiongkok dan beberapa negara lainnya. Kita yakinkan bahwa Indonesia tempat yang layak untuk melakukan investasi," imbuhnya.

Selaras dengan hal tersebut, Rektor UI Ari Kuncoro juga menyatakan bahwa investasi mendorong terjadinya kolaborasi di bidang teknologi. Ia juga mengungkapkan bahwa Kementerian Investasi merupakan gerbang awal dapat terlaksananya kolaborasi investasi di Indonesia.

"Investasi mendatangkan teknologi dan menciptakan kolaborasi. Melalui teknologi, negeri ini bisa membuat lompatan besar menuju Indonesia Maju di tahun 2045. Kolaborasi penting
untuk meningkatkan ekonomi dan menekan biaya di tengah ketidakpastian global," ungkap Ari.

"Nah, Kementerian Investasi ini yang bertanggung jawab sebagai gerbang awal investasi masuk ke
Indonesia untuk kemudian keuntungannya dapat bermuara ke daerah," lanjutnya.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan modal sebesar USD 545 miliar atau setara Rp 8.119 triliun untuk melakukan hilirisasi. Dana tersebut direncanakan bakal digunakan untuk melakukan hilirisasi pada 21 komoditas sampai tahun 2040 mendatang.

“Jadi 21 komoditas ini akan mencapai kurang lebih sekitar USD545 miliar sampai 2040,” kata Bahlil saat memberikan kuliah umum secara daring, Jumat (3/2).

Terkait itu, Kementerian Investasi baru saja menyelesaikan arah kebijakan untuk hilirisasi investasi. Dalam peta jalan kebijakan ini hilirisasi tidak hanya difokuskan pada produk nikel saja, melainkan termasuk hilirisasi minyak dan gas.