Prabowo Kritik Utang RI, Sri Mulyani: Harus Apple to Apple

JawaPos.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus menuai kritik pedas dari kubu oposisi. Setelah dituding melakukan mark up proyek LRT Palembang oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kemudian utang Indonesia pun disentil oleh mantan menantu Presiden kedua RI Soeharto itu.

Prabowo lantas mengatakan bahwa utang Indonesia mencapai Rp 9.000 triliun. Kali ini, Prabowo merujuk pada data Moody’s sumber berita Bloomberg. Utang itu terdiri dari utang pemerintah sebesar Rp 4.060 triliun, utang BUMN Rp 600 triliun, dan utang lembaga keuangan Rp 3.850 triliun. Ketiganya berjumlah Rp 9.000 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara. Ia tak berkeberatan Prabowo mengkritik utang. Namun kritik tersebut harus disampaikan dengan data akurat dan apple to apple.

“Jadi kalau bandingkan apel dengan apel, karena seringkan ngomongin Rp 9.000 triliun terus kemudian datangnya pemerintah seperti gimana,” kata Sri Mulyani di kantornya,Jakarta, Senin (25/6).

Sri Mulyani  menuturkan dalam mengelola seluruh perekonomian, masing-masing entitas memiliki tanggung jawab. Dari sisi perekonomian, utang terdiri dari utang Rumah Tangga, utang korporasi, utang BUMN serta utang lembaga keuangan pemerintah.

Saat bicara soal nominal utang yang mencapai Rp9.000 triliun, harus juga dibandingkan dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara yang mencapai Rp 15.000 triliun. “Bisa kita lihat rasionya Rp 9.000 triliun terhadap Rp 15.000 triliun. Kan seperti itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menkeu Ani menerangkan saat ini posisi utang pemerintah pada Mei 2018 nilainya mencapai Rp 4.169 triliun. Angka itu di bawah 29 persen dibandingkan seluruh PDB. Sehingga, mantan Direktur Bank Dunia itu meminta agar saat membahas masalah utang maka perlu konsistensi sebagai pembandingnya.

“Kalau utang korporasi iya dia dibandingkan volume korporasi. Kalau BUMN dibandingkan total aset dan revenue-nya. Utang rumah tangga (ya bandingkan) terhadap rumah tangga,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, dalam mengelola utang tentunya pemerintah tetap akan menjaga keuangan negara dan APBN secara hati-hati dengan berpegang kepada aturan Undang-Undang dengan mengikuti indikator-indikator kesehatan keuangan.