Gelontor Stimulus Rp 200 Triliun, Langkah Pemerintah Bakal Dorong Ekonomi Bergerak Lebih Lebih Cepat

JawaPos.com — Kebijakan pemerintah menggelontor dana hingga Rp 200 triliun ke sistem perbankan diharapkan dapat menggerakan perekonomian. Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) berharap stimulus fiskal terbaru pemerintah itu dapat tersalurkan dengan baik sehingga perekonomian dapat bergerak lebih cepat.

"Dari sisi kredit dan likuiditas, stimulus Rp 200 triliun harusnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit harus naik secara signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Direktur Program INDEF, Eisha M Rachbini dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan di Jakarta, Kamis (20/11).

INDEF memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 5,0 persen. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti meningkatnya ketidakpastian global, pemulihan konsumsi domestik yang belum optimal, hingga pasar kerja yang masih didominasi sektor informal.

"Dinamika ekonomi global masih diwarnai ketidakpastian. Perang dagang kemungkinan masih berlanjut. Kami nilai pertumbuhan ekonomi ada di angka 5 persen," kata Eisha.

Pada kesempatan yang sama, Ekonom INDEF Didin S Damanhuri menyampaikan bahwa penyaluran kredit dari dana Rp 200 triliun tersebut perlu diprioritaskan untuk pengembangan dan penguatan UMKM. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi akan menjadi inklusif karena dampaknya dapat dirasakan hingga lapisan terbawah masyarakat.

"Dana Rp 200 triliun yang disalurkan dari Bank Indonesia ke 5 bank BUMN itu bagaimana agar mendorong pemerataan tadi? Cita-cita Presiden Prabowo ingin pertumbuhan lewat pemerataan, maka orientasi pembangunan inklusif harus dirinci," ujarnya.

Ekonom INDEF lainnya, Aviliani, mengungkapkan bahwa stimulus Rp 200 triliun dari pemerintah berdampak positif bagi dunia usaha. Sebab, suku bunga perbankan mulai menurun sejak pemerintah menggulirkan dana itu.

"Sejak adanya dana Rp 200 triliun dari pemerintah di bank-bank BUMN, suku bunga langsung turun. Ketika itu mulai diguyurkan, suku bunga turun, permintaan mulai bertambah," kata Aviliani.

Dia menambahkan, penempatan dana Rp 200 triliun di bank-bank BUMN perlu dibarengi dengan kebijakan-kebijakan lain dari kementerian dan Lembaga agar dampaknya lebih maksimal.

"Sekarang ini banyak sekali keinginan Presiden Prabowo yang bagus, tapi belum terimplementasi. Bank itu follow the business. Kebijakan-kebijakan pemerintah harus diarahkan ke arah mana investor masuk," tutupnya.