Purbaya Akui Minta Kementerian-Lembaga hingga Pemda Genjot Belanja Atas Restu Presiden Prabowo

JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa kebijakannya yang meminta Kementerian/Lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah (Pemda) untuk segera menggenjot belanja telah direstui oleh Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu alasannya, kata Purbaya, belanja yang digenjot tak lain agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih cepat pada Kuartal atau Triwulan IV-2025.

"Saya pernah bilang ke beliau Saya akan memastikan belanjanya tepat waktu. Dia bilang go ahead aja jalan Kenapa? Karena kita perlu ekonomi yang lebih cepat di triwulan keempat tahun ini," kata Purbaya saat ditemui Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

Kendati begitu, Purbaya mengklaim bahwa perbaikan arah ekonomi sudah mulai kelihatan di akhir Kuartal III-2025 ini. Itu sebabnya ia optimistis ke depan, ekonomi RI akan menjadi lebih baik.

"Udah mulai kelihatan kan. saya harus harapkan kedepan lebih baik lagi," tambahnya.

Selain itu, Purbaya juga memastikan segala kebijakan yang diucapkannya tidak untuk menyampuri urusan rumah setiap Kementerian hingga Pemda. Hanya saja, bendahara negara ini meminta agar setiap anggaran bisa segera diserap, karena jika tidak ada biaya juga yang akan ditanggung pemerintah pusat.

"Saya tidak mencampuri kebijakan mereka ya tapi memastikan bahwa penyerapan anggarannya tepat. Karena uangnya kan ada biayanya untuk saya, ada costnya," tukasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan belanja negara hingga akhir September 2025 mencapai Rp 2.234,8 triliun. Angka ini tercatat 63,4 persen dari target yang ditetapkan dalam outlook sebesar Rp 3.527,5 triliun.

Secara rinci, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa belanja negara ini terdiri dari Rp 1.589,9 triliun belanja pemerintah pusat. Dimana di dalamnya sudah termasuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 800,9 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 789 triliun.

Di sisi lain, realisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp 644,9 triliun. Atau sebesar 74,6 persen dari outlook yang ditetapkan sebesar Rp 864,1 triliun. Meski begitu, Suahasil menyoroti terkait perlunya percepatan belanja menjelang akhir tahun 2025 ini, terlebih tinggal tersisa tiga bulan lagi.

Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa percepatan belanja pemerintah perlu dilakukan. Pasalnya, percepatan itu akan sejalan dengan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat hingga menggenjot pertumbuhan ekonomi RI.

"Selain itu juga perlu dilakukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan penting untuk pertumbuhan ekonomi kita. Karena itu saya akan mulai menguraikan bahwa yang namanya belanja negara harus segera kita lakukan percepatan belanja," lanjutnya.

Secara rinci, Suahasil menyampaikan bahwa belanja K/L sudah terbelanjakan Rp 800,9 triliun. Sehingga masih ada Rp 475 triliun lagi yang harus dibelanjakan di Kuartal IV-2025 ini. "Ini juga kita dorong kementerian, lembaga untuk mempercepat belanja dengan tetap memperhatikan seluruh tata kelola dan efisiensi dari kegiatan," jelasnya.