Sri Mulyani Tegaskan Kenaikan Pajak 13,5 Persen Bukan dari Tarif Baru

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan kenaikan penerimaan pajak sebesar 13,5 persen tahun depan. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan tidak ada pengenaan tarif baru. Justru, akan melakukan perbaikan dari sisi internal.

"Cortex dan pertukaran data akan semakin diintesifkan. Karena kami melihat melalui Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, maupun dari PNBP (penerimaan negara bukan pajak) masih ada ruang untuk improvement," ungkap perempuan yang akrab disapa Ani itu dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat (15/8).

Kemenkeu telah meningkatkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Termasuk pertemuan intensif bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh memiliki akurasi dan waktu yang tepat. Sehingga menciptakan peluang untuk penegakan hukum (law enforcement) yang lebih baik.

"Ini sebetulnya juga berkaitan dengan shadow economy dan banyak juga illegal activity (yang masih terjadi). Seperti diketahui Presiden (Prabowo Subianto) berbicara masalah pemanfaatan lahan CPO (crude palm oil) seluas 3 juta hingga 3,5 juta hektare. Ini menciptakan sebuah database baru," jelas Ani.

Dia menjelaskan, kenaikan target penerimaan pajak 13,5 persen ini dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen dan inflasi 2,5 persen. Artinya, daya ungkit untuk kenaikan penerimaan negara sudah hampir mendekati 7 hingga 9 persen.

"Jadi, extra effort-nya sekitar 5 persen melalui berbagai langkah reformasi administrasi dan enforcement," tandasnya.