Pertumbuhan Ekonomi Hanya 4,87 persen, Menkeu Sri Mulyani: Dinamika ke depan Masih Menantang

JawaPos.com - Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 hanya mampu tumbuh 4,87 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pertumbuhan tersebut terjadi di tengah ketidakpastian global yang masih menantang.

“Di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang cukup resilien,” ujarnya di Jakarta, Selasa (6/5).

Ani -sapaan akrab Menkeu- menjelaskan, salah satu penopang pertumbuhan tersebut berasal dari konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga. Menurutnya, hal itu menjadi cerminan berbagai insentif APBN mampu menopang konsumsi masyarakat.

Menurutnya, daya beli masyarakat yang tetap terjaga didukung berbagai insentif Pemerintah melalui pemberian THR dan berbagai stimulus fiskal, seperti diskon tarif listrik dan tarif tol, PPN DTP properti, serta PPh 21 DTP sektor padat karya.

Pemerintah juga tetap menjaga harga pangan yang terjangkau melalui optimalisasi peran Bulog dalam stabilitasi harga. “Optimisme terus dijaga, didukung komitmen Pemerintah dengan memastikan APBN bekerja optimal dalam melindungi masyarakat, termasuk memastikan ekonomi tumbuh secara berkelanjutan,” tambahnya.

Dia menyebut, ke depan, dinamika perekonomian global masih sangat menantang dan tidak mudah. Diperlukan pemantauan secara berkala dan upaya mitigasi dampak ketidakpastian, antara lain melalui deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, serta strategi memitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu, pemerintah secara dini juga telah melakukan negosiasi bilateral dan mendorong kerja sama di berbagai forum multilateral untuk bersama-sama mengatasi tantangan geopolitik global. Hal ini telah diinisiasi antara lain dalam kesempatan Spring Meeting dan Pertemuan G20 pada April lalu serta Sidang Tahunan ADB serta Pertemuan ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors' Meeting pada Awal Mei 2025. Pemetaan produk unggulan untuk pasar ASEAN+3, Uni Eropa, dan BRICS juga dilakukan untuk membuka pasar ekspor baru.

“Dari sisi internal, tantangan global ini menjadi momentum bagi Pemerintah melalui semua K/L untuk semakin koordinatif dan suportif, bersama-sama melakukan deregulasi mengatasi hambatan dalam perdagangan dan investasi terutama dari global,” jelas Bendahara Negara. Hal itu juga termasuk kolaborasi mendorong kinerja dan membuka peluang pasar untuk sektor-sektor yang bernilai tambah lebih tinggi dan potensial bagi penguatan posisi Indonesia dalam global value chain.

Menkeu melanjutkan, realisasi penyerapan, menyesuaikan dengan rekonstruksi pada Belanja Negara yang lebih produktif, akan semakin dipercepat. Implementasi program prioritas bernilai tambah lebih tinggi seperti makan bergizi gratis (MBG) terus diperluas cakupannya.

“Demikian halnya dengan dukungan untuk sektor perumahan melalui insentif perpajakan, termasuk dengan perluasan target perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi lebih tinggi dari sebelumnya 220 ribu,” jelasnya.