Kemenko Perekonomian Terus Komunikasi dengan Pemerintah AS sebagai Respons Tarif Resiprokal 32 Persen

JawaPos.com - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian akhirnya merespons tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diterapkan Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia. Pemerintah akan segera menghitung dampak pengenaan tarif tersebut terhadap sektor-sektor tertentu dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Tak hanya itu, Kemenko Perekonomian juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.

"Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif resiprokal AS," kata Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso dalam keterangannya, Jumat (4/4).

Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Dia mengungkapkan, sejak awal tahun pihaknya telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah dalam menghadapi penerapan tarif resiprokal dan melakukan negosiasi dengan pemerintah AS.

Bahkan, tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional turut berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS. 

"Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS," tukas dia.

Sebagai bagian dari negosiasi, Kemenko Perekonomian juga juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi kepada jajarannya untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Measures (NTMs). 

Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. 

"Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas," jelas dia.

Tak hanya itu, Indonesia juga telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS.

Sebagai informasi, pada 2 April kemarin Presiden AS, Donald Trump, secara resmi telah mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan AS kepada semua negara. Tarif resiprokal ini akan berlaku mulai 9 April 2025. 

Pengenaan tarif resiprokal ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Selama ini, produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.