Menteri BUMN Erick Thohir Minta Bank Swasta Ikut Biayai Program 3 Juta Rumah

JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta bank swasta untuk ikut membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Karena ini masif 3 juta (rumah), kita mengharapkan juga peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program ini," kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (11/2) malam.

Erick memastikan bahwa Kementerian BUMN maupun BUMN senantiasa terus mendukung visi, misi, dan program Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan ini.

Itu diwujudkan dengan komitmen himpunan bank milik negara (HIMBARA) untuk menyalurkan pembiayaan di sektor properti, khususnya rumah subsidi. Seperti Bank Tabungan Negara (BTN) yang pendanaannya sudah mencapai 80 persen.

"Kami siap melaksanakan. Selama ini juga Bank-Bank Himbara untuk BTN yang memang 80% market daripada pendanaan rumah-rumah subsidi itu ada di kami. Lalu tadi kita harapkan juga bank-bank HIMBARA seperti Mandiri, lalu Bank Syariah Indonesia, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi," jelas Menteri Erick.

Dia juga membeberkan, keterlibatan bank swasta nantinya akan ikut berkolaborasi dengan bank himbara untuk membantu mengatasi backlog rumah yang masih sangat tinggi di Indonesia mencapai 9,9 juta.

"Jadi tidak kami sendirian saja, tetapi ini program yang masif yang harus didukung untuk kepentingan tadi rakyat Indonesia yang hari ini sangat membutuhkan perumahan di banyak sektor yang kita lihat backlognya sendiri terlalu banyak," bebernya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyebutkan bahwa backlog rumah di Indonesia mencapai 9,9 juta. Bahkan tercatat ada sekitar 25-26 juta rumah tak layak huni yang perlu segera direnovasi.

"Jadi memang PR kita banyak dengan kondisi yang ada. Saya pikir ini kolaborasi yang konkret lah. Saya pikir ini boleh kita katakan ini juga suatu sejarah untuk bisa bekerja sama dengan situasi itu," ujar Menteri Ara.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) secara resmi memutuskan untuk meningkatkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) di sektor perumahan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun di sepanjang tahun 2025, dari sebelumnya sebesar Rp 23,2 triliun.

Lebih lanjut, Gubernur BI Perry Warjiyo memastikan peningkatan KLM tersebut diberikan BI dengan dua alasan. Yakni, mendukung program asta cita Presiden Prabowo Subianto hingga mendorong pertumbuhan ekonomi RI yang sekaligus menciptakan lapangan kerja.

"Jadi ini bentuk konkret dari Bank Indonesia. Satu, bahwa BI mendukung program-program asta cita. Kedua, kami berkeyakinan bahwa perumahan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapang kerja," ujar Perry.