Sri Mulyani Pastikan Gaji ke-13 dan THR PNS Tetap Cair, Sudah Dianggarkan

JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan belanja pegawai berupa gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) sudah dianggarkan oleh pemerintah dalam APBN 2025.

"Sudah dianggarkan, sedang diproses," kata Sri Mulyani usai Peluncuran Buku di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta Pusat, Kamis (6/2).

Kendati demikian, Menkeu enggan membeberkan sudah sejauh mana proses yang sedang disiapkan pemerintah. Ia hanya memastikan bahwa gaji ke-13 dan THR bagi PNS akan tetap cair.

Baca Juga: Razman Nyaris Berantem dengan Hotman Paris di Persidangan

Lebih detailnya, Sri Mulyani meminta untuk menunggu aturan hingga pengumuman selanjutnya. "Nanti tunggu saja ya. Prosesnya ya diproses saja. Insya Allah (tetap cair)," pungkasnya.

Sebelumnya, viral di media sosial, pembahasan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya atau THR bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari narasi yang beredar disebut-sebut gaji ke-13 dan THR tidak akan cair tahun 2025 seiring dengan efisiensi anggaran di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya yang terbaru, kabar soal tak cairnya Gaji ke-13 dan THR ini disampaikan oleh akun X, @tukin_dosenASN yang mengunggah tayangan persentasi dari efisiensi anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Dalam unggahan itu tertulis bahwa BRIN menargetkan bakal mengefisiensi anggaran capai Rp 2,07 triliun di tahun 2025. Salah satunya dengan menghapuskan gaji ke-13 dan THR.

“Menghapuskan belanja pegawai ke-13 dan ke-14 bagi seluruh ASN BRIN,” bunyi informasi dalam tayangan persentasi itu, dikutip Rabu (5/2).

Terkait kabar ini, banyak netizen yang merupakan bagian dari ASN menolak rencana itu. Pasalnya, THR dan gaji ke-13 merupakan hak yang perlu diperoleh bagi mereka.

Merespon kabar tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta untuk menanyakan lebih lanjut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Dari segi lain (THR dan gaji ke-13 untuk ASN) tanyakan Bu Menteri Keuangan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (5/2).

Kendati demikian, Airlangga menyebut bahwa perihal itu pemerintah sudah mempersiapkan bahasan. Hanya saja, ia enggan untuk menjelaskan lebih lanjut.