Kritisi Rencana Prabowo Perluas Lahan Sawit, Greenpeace Indonesia dan Sejumlah CSO Lingkungan Duga Presiden Lupa soal Paris Agreement

JawaPos.com - Rencana Presiden Prabowo Subianto memperluas lahan sawit dinilai bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk memangkas emisi. Sekalipun dengan pertimbangan swasembada energi nasional, rencana ini lebih banyak memicu dampak negatif, termasuk meningkatkan emisi dan membuat Indonesia semakin jauh dari cita-cita transisi energi.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik menyatakan bahwa pembukaan hutan dengan alasan apapun sangat berbahaya dan merugikan. Aksi ini juga bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi dan turut berkontribusi dalam menurunkan suhu bumi, sesuai dengan Perjanjian Paris yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016.

"Pembukaan lahan hutan akan melepaskan emisi karbon dan semakin memperparah krisis iklim yang sudah terjadi. Ancaman kekeringan, banjir dan kebakaran hutan akan semakin tinggi. Artinya upaya membuka hutan dengan alasan ketahanan pangan, energi, dan sumber air adalah alasan yang dibuat-buat, ini semata-mata hanya akan menguntungkan segelintir orang dari industri kelapa sawit," kata Iqbal dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (10/1).

Manajer Kampanye Bioenergi Trend Asia, Amalya Reza Oktaviani menjelaskan, rencana perluasan lahan sawit 20 juta hektare (Ha) jauh lebih besar dari yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 7 Tahun 2021. Beleid ini mengalokasikan 12,8 juta Ha hutan produksi konversi (HPK) sebagai cadangan energi dan pangan.

Padahal, pembukaan hutan alam seluas 4,5 juta Ha saja untuk lahan energi atau pangan, akan melepaskan sebesar 2,59 miliar ton emisi karbon. "Ini menunjukkan betapa pemerintah tidak punya komitmen reforestasi dan rehabilitasi hutan alam," katanya.

"Padahal di tengah ancaman krisis iklim, kita tidak punya kemewahan untuk melakukan deforestasi. Kementerian Kehutanan punya PR untuk menuntaskan tata batas kawasan hutan. Jangan bicara soal perluasan sawit tidak akan menimbulkan deforestasi, kalau tata batas dan tata kelola kawasan hutan kita belum beres," imbuhnya.

Policy Strategist CERAH, Sartika Nur Shalati menegaskan, deforestasi bukan sekadar hilangnya hutan dan naiknya emisi, lingkungan Indonesia juga akan semakin rusak. "Pernyataan Presiden Prabowo yang menyebutkan sawit tidak akan menyebabkan deforestasi adalah pernyataan yang keliru, karena sawit bersifat monokultur yang akan menghancurkan fungsi hutan sebagai ekosistem alami bagi keanekaragaman hayati, merusak tanah, dan sistem hidrologi," jelas Sartika.

Tak hanya itu, perluasan lahan sawit juga akan mengancam lahan gambut yang berkontribusi sebagai penyerap emisi karbon alami. Padahal, luas ekosistem gambut Indonesia mencapai 24,66 juta Ha, salah satu yang terluas di dunia.

Dengan sekitar 3 juta Ha (19 persen) perkebunan sawit berada di wilayah gambut, perluasannya akan menyebabkan lahan gambut kering dan meningkatkan potensi terjadinya kebakaran pada musim kemarau. Ujungnya, emisi Indonesia akan meningkat.