Harga Tiket Pesawat Domestik Resmi Turun hingga 10 Persen Selama Periode Libur Nataru

Jamah haji sedang melakukan tawaf. Dok JawaPos

JawaPos.com – Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) secara resmi mengumumkan harga tiket pesawat domestik yang turun selama periode libur Nataru. Terhitung 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025.

Ia menyebut, penurunan harga tiket ini menjadi langkah pemerintah untuk membantu masyarakat dan meningkatkan mobilitas selama masa liburan. Hal ini terwujud berkat kolaborasi Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura, Pertamina, dan maskapai domestik.

“Penurunan harga tiket untuk membantu masyarakat kita dan juga menggerakkan ekonomi termasuk pariwisata maka dari semua elemen tadi termasuk menurunkan biaya atau jasa di bandarudaraan termasuk juga avtur dan tentunya fuel surcharges maka bisa dikurangi harga tiket itu kurang lebih 10 persen,” ujar Menko AHY dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, ditulis Rabu (27/11).

Baca Juga: Pramono Happy Coblos Diri Sendiri di Pilkada Jakarta 2024, Yakin Menang Satu Putaran

Dia membeberkan, pengurangan harga tiket pesawat ini didorong oleh tiga intervensi penting. Meliputi potongan tarif jasa kebandarudaraan sebesar 50%, diskon harga avtur sebesar 5,3 persen dari bulan sebelumnya, dan penurunan fuel surcharge untuk mesin jet sebesar 8 persen.

"Intervensi ini mampu menekan harga tiket pesawat hingga 9,9 persen, setara dengan penghematan rata-rata Rp 157.500 per tiket," bebernya.

Berdasarkan data, dampak kebijakan ini akan dirasakan oleh seluruh kategori penumpang, mulai dari layanan full-service hingga no-frills. Estimasi penghematan secara keseluruhan mencapai Rp 472,5 miliar selama masa liburan. 

“Kita harapkan bisa menjadi kabar baik buat masyakarat yang juga punya keluarga ingin liburan di akhir tahun. Mudah-mudahan ini juga bisa menggerakkan sektor ekonomi kreatif kita,” tambah Menko AHY.  

Untuk diketahui, penurunan ini berlaku di 19 bandara utama di Indonesia selama 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif, baik bagi masyarakat maupun sektor ekonomi secara luas.