Pengamat Sebut Keberhasilan Program 3 Juta Rumah Era Prabowo Sangat Bergantung pada Pemilihan Lokasi Pembangunan dan Fasilitas Publik

Ilustrasi: Rumah. (Istimewa)

JawaPos.com - Program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto secara resmi akan dilakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, hari ini, Jumat (1/11).

Selama era pemerintahan Prabowo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun. Terdiri dari 1 juta apartemen/rumah susun di perkotaan dan 2 juta rumah di pedesaan.

Merespons hal itu, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar menilai bahwa program 3 juta rumah era Prabowo merupakan langkah penting untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia.

Namun, kata Media, keberhasilan program tersebut akan sangat bergantung dengan pemilihan lokasi pembangunan dan fasilitas publik, salah satunya transportasi.

"Keberhasilan program ini sangat bergantung pada pemilihan lokasi pembangunan, mempertimbangkan aksesibilitas terhadap lokasi kerja. Fasilitas publik, seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan," kata Media Wahyudi Askar kepada JawaPos.com, belum lama ini.

Salah satu opsi yang bisa diterapkan adalah pembangunan rumah vertikal di perkotaan mirip dengan konsep public housing yang diterapkan di negara lain. Hal ini sekaligus bisa menjadi solusi dari permasalahan ketersediaan tanah di perkotaan.

Selain itu, karena pertimbangan bisa lebih dekat lokasi kerja dan bisa memangkas pengeluaran transportasi. Namun dari sisi pembiayaan, Media mendukung bisa melibatkan swasta dalam pembangunannya.

"Tapi, karena keterbatasan fiskal pemerintah, pembangunan perumahan ini tidak dapat sepenuhnya diandalkan pada dana publik. Jadi, model kemitraan publik-swasta (Public Private Partnership) masih diperlukan," ujar Media.

"Dalam model ini, pihak swasta bisa berinvestasi dalam pembangunan dan pengelolaan perumahan vertikal, sementara pemerintah memberikan dukungan berupa regulasi dan mungkin juga beberapa insentif," sambungnya.

Selain itu, Ara juga menyarankan dalam pembangunan program 3 juta rumah pemerintah juga bisa menggunakan skema investasi lewat BUMN. Dalam hal ini, BUMN bisa menjual atau menyewakan ke masyarakat bawah dengan insentif, sehingga biaya jual dan sewanya lebih murah. 

"Jadi penyewa berkontribusi dalam biaya pembangunan melalui pembayaran sewa yang terjangkau dengan opsi kepemilikan di masa depan," pungkasnya.