Banyak PR dan Tantangan Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

JawaPos.com - Pemerintah baru pemerintahan baru Prabowo Subianto-Girban Rakabuming Raka menargetkan pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen. Banyak faktor yang perlu dicermati untuk mewujudkan cita-cita itu. Mulai dinamika global, daya beli masyarakat, serta postur anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menuturkan, eskalasi global semakin kompleks. Ditambah risiko geopolitik dan ekonomi dunia kembali meningkat.

Meski begitu, dia menilai, Indonesia berhasil dalam menavigasi pertumbuhan ekonomi, investasi, serta ekspor barang dan jasa di tengah berbagai krisis yang terjadi. Bahkan dapat tumbuh tinggi di atas rata-rata global.

"Meskipun pertumbuhan ekonomi yang mandek di kisaran 5 persen bahkan masih merasakan scarring effect akibat pandemi Covid-19 menjadi catatan kritis," terang Aviliani dalam Hana Bank Economic Outlook 2025, Kamis (24/10).

Dalam upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional, dia menyarankan untuk menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) melalui reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Juga mengenai revolusi menuju negara industri dan pembenahan di seluruh komponen penyusun produk domestik bruto (PDB). Ditambah perlu kolaborasi dengan pihak swasta.

"Penting juga untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA). Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan kinerja usaha kecil," imbuhnya.

Bagi perbankan, Direktur Utama Hana Bank Jong Jin Park menilai bahwa pemerintahan baru, pemilihan presiden Amerika Serikat (AS), penurunan suku bunga global, dan meningkatnya risiko geopolitik akan memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia ke depannya. "Strategi bisnis Hana Bank berkomitmen untuk senantiasa memberikan dukungan optimal kepada para nasabah dan berusaha menjadi mitra strategis yang saling menguntungkan di masa depan," kata Jong Jin Park.

Sementara itu, Anggota DPR RI Anis Byarwati, menilai langkah optimis tetap harus memperhitungkan pencapaian pada pemerintahan sebelumnya. Mengingat, masih banyak pekerjaan rumah untuk ke depannya.

"Saya sudah mengatakan bahwa ini harus review ulang, 8 persen itu cukup optimistis tapi tentu harus melihat baseline dari pemerintahan sebelumnya," ungkapnya di bilangan Senayan, kemarin (24/10).

Politisi PKS itu menyebutkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran harus bekerja ekstra. Lantaran akan ada banyak program pemerintahan baru yang membutuhkan anggaran. Untuk membiayai program-program itu perlu mengajukan APBN perubahan.

"Dengan menterinya (Keuangan) tetap Sri Mulyani tentu lebih mengetahui tentang apa yang harus dilakukan," ujar legislator dapil DK Jakarta I itu.

Anis juga menyampaikan perlu adanya perencanaan untuk mengantisipasi berbagai kondisi internasional yang bisa berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Karena kondisi geopolitik juga belum membaik. Apalagi sekarang perang Israel juga belum berakhir.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, daya beli masyarakat harus ditingkatkan melalui program APBN. Apalagi menteri-menteri ekonomi kabinet Merah Putih mempertahankan sosok-sosok yang sudah menunjukkan kapasitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di masa sulit akibat pandemi.

"Tapi, ini kan belum memasuki era itu. Tahun depan mungkin baru mulai kita melihat bagaimana APBN untuk 2025. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana efektifitasnya menahan inflasi, dan mencoba mendorong growth dari situ," bebernya.

Dengan jumlah menteri yang lebih banyak dalam kabinet pemerintahan saat ini, membuat fokus akan semakin tajam pada bidang-bidang tertentu. Dengan demikian, dia berharap kebijakan dan kinerja yang dihasilkan ke depan akan semakin baik. Termasum dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.