Digitalisasi dan Kredit Karbon Jadi Tools Peningkatan Ekonomi di Era Pemerintahan Prabowo

JawaPos.com–Pelantikan presiden terpilih Prabowo-Gibran tinggal hitungan hari. Strategi dan rencana kebijakan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi pun menjadi bahasan.

Wakil ketua tim ekonomi presiden terpilih Prabowo-Gibran, Prof Laude Kamaluddin menjelaskan, kisi-kisi rencana strategis pemerintahan baru tersebut. Kebijakan strategis tidak akan menyimpang dari digitalisasi. Program yang sudah digagas dan diterapkan pemerintah dianggap multi manfaat.

”Selain tercatat dan rapi, penerapan digitalisasi mampu menghemat sekitar 30 persen,” kata Laude Kamaluddin pada seminar nasional bertema Skenario Membuat Perencanaan Bisnis Jawa Timur.

Digitalisasi bersinggungan dengan satu data besar. Penerapannya akan didukung sistem blockchain. Yakni teknologi yang memungkinkan penggunaan data base yang transparan dan aman.

Seminar yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur itu dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekdapriv Jatim Akhmad Jazuli, Kepala Dinas ESDM Aris Mukiyono, perwakilan BPKAD se-Jawa Timur, serta jajaran samping. Sedangkan narasumber berasal Bank Indonesia perwakilan Jawa Timur, OJK, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri.

”Seminar ini memberi gambaran kepada masyarakat sekaligus menjadi masukan bagi pemerintahan selanjutnya,” ucap Ketua ISEI Soni Harsono.

Pada forum tersebut, Prof Laude juga menyinggung masalah potensi kredit karbon. Dia memaparkan potensi Indonesia pada bidang perdagangan karbon. Bahkan Indonesia diprediksi mampu menguasai pasar kredit karbon dunia.

Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Jatim Akhmad Jazuli meyakini materi yang diulas pada seminar nasional itu bisa menjadi bekal bagi para pebisnis dan OPD di Jawa Timur. Skenario ekonomi sudah dijelaskan.

”Selanjutnya, kita memanfaatkan potensi untuk mengambil peluang yang ada,” ucap Akhmad Jazuli.

Terkait digitalisasi, para pemateri menjabarkan berbagai program yang sudah ada di masyarakat. Program itu antara lain sistem digital pada internal pemerintahan. Lalu layanan bagi masyarakat yang juga berbasis digital. Indeks penerapan digitalisasi keuangan di daerah yang terus meningkat diyakini mampu mendukung pola kebijakan ekonomi pemerintahan baru.